Menaker Ida: THR Itu Kewajiban Pengusaha
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah belum ketuk palu terkait skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangannya.
Ia menyadari bahwa kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala sejak terjadinya pandemi Covid-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja yang harus ditunaikan.
“Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan,” kata Menaker Ida usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4).
Menurutnya, skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).
Lembaga ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. “Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.
Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menaker Ida menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Padahal, pada tahun lalu pemerintah telah memberi keringanan bagi pengusaha dengan membayarkan THR secara dicicil. "Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi," kata Menaker Ida.
