Buruh Unjuk Rasa Tuntut Pembatalan UU Cipta Kerja dan Pembayaran THR
Sejumlah buruh menggelar unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat (Jakpus). Mereka menuntut MK membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan sejumlah isu lain, termasuk soal pembayaran THR. Polisi memperketat pengamanan di sekitar lokasi.
Sekitar pukul 11.00, sejumlah spanduk dan poster tuntutan dibentangkan. Di antara tuntutan tersebut, para buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja, pemberlakuan kembali Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), usut dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan hingga agar pembayaran THR tahun ini tidak lagi dicicil.
"Kami pembayaran THR dengan dicicil, meski ada ketentuan untuk menyerahkan pada bipartit bila mana perusahaan tidak mampu membayar THR," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Senin (12/4).
Terkait isu penyerahan keputusan THR kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan atau bipartit itu, Said mendorong agar jika memang tidak dapat membayar, perusahaan harus secara transparan menyertakan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian selama dua tahun terakhir.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Dalam surat itu disebutkan bahwa THR Keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayar pengusaha ke pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari perayaan keagaman tiba.
Sementara itu, harga berbagai bahan pokok cenderung naik menjelang lebaran. Simak Databoks berikut:
Bagaimanapun, pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan. Jika belum mampu membayar THR sepekan sebelum lebaran, pengusaha masih dapat membayarkannya hingga sehari sebelum hari raya.
