Reshuffle dan Pelantikan Menteri Baru Kemungkinan Setelah Lebaran
Pemerintah telah mengubah nomenklatur kementerian. Beberapa kalangan memprediksi perubahan nomenklatur ini akan diikuti oleh reshuffle atau perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, pelantikan menteri baru kemungkinan baru akan dilakukan setelah Lebaran. "Belum, pekan depan tidak mungkin. Setelah Lebaran sepertinya," kata Heru saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (22/4).
Pemerintah perlu menyiapkan peraturan presiden terkait perubahan nomenklatur sebelum mengumumkan perombakan kabinet. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi apakah pelantikan menteri juga diikuti dengan perombakan kabinet.
Politikus senior dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, reshuffle pasti akan terjadi seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian tersebut.
Meski begitu, ia mengaku belum mendapatkan banyak informasi terkait perombakan kabinet tersebut. Dia hanya memastikan, keputusan itu ada di tangan Presiden Joko Widodo.
"Reshuffle pasti terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian," kata Hendrawan saat dihubungi Katadata.co.id Senin (12/4).
Simak Databoks berikut:
Sinyal perombakan kabinet muncul usai Jokowi dikabarkan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu. Meski, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan tersebut merupakan hal yang rutin dilakukan keduanya saban tiga bulan sekali.
Bagaimanapun, Hasto enggan menyimpulkan bahwa pertemuan Jokowi dan Mega membahas pergantian personel di Kabinet. Ia hanya mengulang pesan Mega bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diperlukan untuk mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Bagi PDIP, dalam kerangka ideologis, BRIN ini yang akan menjadi penopang agar Indonesia berdikari," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (11/4).
Tak cuma Megawati, Wakil Presiden Ma'ruf Amin disebut telah diajak bicara oleh Jokowi mengenai kemungkinan pergantian personel. Apalagi Wapres bertanggung jawab atas urusan kepegawaian di Kementerian serta Lembaga (K/L).
"Tapi pembicaraan (yang) lebih jauh tidak bisa dibicarakan, karena belum final," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidowi, Senin (12/4) dikutip dari CNN.
Sebelumnya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian yang saat ini dipimpin Nadiem Makarim itu akan bernama Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi.
Selain penggabungan, rapat juga menyepakati pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan penanaman modal dan menciptakan lapangan pekerjaan.
