Pembelajaran Tatap Muka Tak Berlaku di Wilayah PPKM Mikro
Pemerintah telah mengambil ancang-ancang untuk memulai pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru mulai Juli 2021 mendatang. Namun, di tengah kenaikan kasus Covid-19, hal itu belum berlaku bagi daerah yang tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.
"Ada kemungkinan dalam melakukan PPKM itu berarti tidak bisa tatap muka terbatas. Tapi itu adalah sebuah keharusan yang dialami semua sektor, dalam dua minggu itu ada pembatasan," kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa (15/6).
Ia mengatakan, pertemuan tatap muka (PTM) terbatas tidak dapat dilaksanakan di kelurahan atau desa yang menerapkan PPKM mikro. Aturan pembatasan juga sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang ditandatangani pada akhir Maret.
"Itu sudah menjadi bagian dari SKB kita, bahwa PPKM bisa saja menganulir proses pembelajaran tatap muka terbatas selama dua minggu tersebut," ujar dia.
Nadiem menegaskan, hendaknya hal tersebut tidak membuat semua pihak khawatir akan adanya perubahan dalam aturan menjelang PTM terbatas. menurut dia, PPKM akan menjadi instrumen pemerintah untuk mengambil keputusan apakah melanjutkan atau menunda PTM terbatas di daerahnya.
“Jadi lanjutkan saja proses SKB-nya, kalau PPKM terjadi di daerah anda, ya berhenti lakukan pembelajaran tatap muka terbatas, tapi hanya untuk dua minggu tersebut," kata dia.
Ia mengatakan, jika di daerah tertentu sedang dilaksanakan PPKM mikro, pihak sekolah dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara online. Namun, jika PPKM mikro sudah selesai dilakukan maka sekolah memiliki kewenangan untuk menggelar pembelajaran tatap muka.
"Sama seperti restoran yang boleh 50% kapasitas atau masyarakat disuruh bekerja dari rumah. Ya kan, sama, sektor pendidikan mungkin harus PJJ (pembelajaran jarak jauh) selama PPKM tersebut," kata dia.
Berikut adalah Databoks perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia:
Namun demikian, ia meminta semua sekolah untuk menyiapkan opsi PTM terbatas, baik yang daerahnya menerapkan PPKM mikro ataupun tidak. Untuk itu, ia menegaskan, bahwa aturan terkait PTM terbatas tetap berlaku.
"Tidak perlu dikhawatirkan bahwa antisipasi perubahan. Semua sekolah sudah harus siap-siap. Mau itu daerah akan dimasukkan dalam PPKM atau tidak, harus sudah mulai siap-siap sekarang," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda uji coba sekolah tatap muka terbatas. Pasalnya, Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur lebaran.
"Kebijakan (sekolah) itu kan dibuat sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah. Mungkin ini agak ditunda dua bulan, tiga bulan pelaksanaan sambil menunggu situasi Covid-19 yang mudah-mudahan lonjakan bisa diatasi," kata Dasco dalam video yang diunggah akun instagram resminya, Selasa (15/6).
