Teknologi Jadi Kunci Pengembangan Smart City

Pemerintah mendorong penggunaan teknologi dalam tata kelola kota, dari pencacatan anggaran hingga sistem laporan elektronik.
Michael Reily
Oleh Michael Reily
21 Maret 2019, 17:55
Geliat Mudik
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Ribuan kendaraan melewati ruas tol dalam kota, di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (22/6).

Pengembangan kota pintar (smart city) menjadi salah satu terobosan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Fondasi yang baik di tingkat kota bakal menyokong suatu negara secara keseluruhan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menyatakan, teknologi sangat penting untuk desentralisasi inovasi ke daerah. "Smart city harus jadi simbol dan tren baru bagi kota-kota di Indonesia," kata Hadi dalam acara Asia Mayors Forum yang diselenggarakan oleh Citiasia Center for Smartnation dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (21/3).

Dia menyebutkan, big data merupakan komponen penting dalam revolusi industri secara global. Dengan olahan big data, pengguna internet di Indonesia mencapai 175 juta diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk tata kelola kota.

Hanya, menurut Hadi, saat ini pengguna internet belum punya pengaruh signifikan terhadap penerapan pemerintahan secara elektronik (e-government). Tahun 2018 lalu, dalam indeks pengembangan e-government, Indonesia hanya menempati posisi 107 dari total 192 negara.

(Baca: Qlue Gandeng Kominfo untuk Dukung Gerakan Smart City di Indonesia)

Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah. Aturan itu mencakup Data Berbasis Elektronik (e-Database), Perencaan Berbasis Elektronik (e-Planning), Evaluasi Berbasis Elektronik (e-Money), serta Pelaporan Berbasis Elektronik (e-Reporting).

Hadi menjelaskan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu standar untuk jadi acuan keberlangsungan smart city. "Pemda akan semakin mudah penyusunan dokumen dan layanan," ujarnya.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Teknologi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan konektivitas adalah syarat dasar untuk menyokong smart city. Terlebih, pemerintah menargetkan program 100 smart city yang lahir setiap tahun.

Semuel mengungkapkan, tingkat penyelesaian Palapa Ring sudah mencapai 94,27% untuk Timur, 100% untuk Tengah dan Barat. Dia pun menargetkan akhir bulan sudah tercapai keseluruhan wilayah Indonesia mendapatkan jaringan internet.

Grafik:

Dia menambahkan, pembangunan Palapa Ring juga jadi solusi untuk penyelesaian ketimpangan digital. Sehingga, pemerintah daerah bisa menggunakan teknologi seperti internet nirkabel, penggunaan laman resmi, sampai kamera pengawas.

Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sudah berevolusi dari subyek dan obyek menjadi kolaborator dan pembentuk kebijakan bersama. "Teknologi harus bisa dirasakan semua masyarakat," kata Semuel.

(Baca: Empat Sektor Digital Diproyeksi Tumbuh Pesat hingga 2020)

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany mengatakan, tantangan untuk pengembangan kota cerdas adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga anggaran. Belum lagi, masyarakat menuntut penyelesaian permasalahan kota secara instan hanya dengan melaporkannya secara online.

Airin yang juga bertugas sebagai Walikota Tangerang Selatan mengakui teknologi harus menjadi kunci untuk membangun kota lebih baik. "Smart city itu termasuk smart living dan smart environment, kebijakan yang pintar tidak boleh menyulitkan masyarakat," ujar Airin.

Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait