Sektor Telekomunikasi Jadi Salah Satu Penyumbang Terbesar PNBP 2018

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tahun ini menargetkan pendapatan sebesar Rp 3,17 triliun.
Desy Setyowati
16 Januari 2019, 11:28
Pemulihan Telekomunikasi Akibat Gempa Lombok
Kominfo
BAKTI Kominfo menyerahkan tiga ponsel satelit kepada Kepala Balai Monitoring Spektrum Mataram, Senin (6/8).

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan pendapatan Rp 2,98 triliun pada 2018. Alhasil, BAKTI berada di urutan kedua dari 244 Badan Layanan Umum (BLU) penyumbang pendapatan terbesar pada tahun lalu.

Tahun ini, pendapatan BAKTI ditarget naik 6% menjadi Rp 3,17 triliun. "Sektor telekomunikasi adalah salah satu sektor penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar untuk negara," kata Direktur Utama BAKTI Anang Latif dalam siaran pers, Rabu (16/1).

Ia menjelaskan, sebagian PNBP sektor telekomunikasi merupakan PNBP Universal Service Obligation (USO). Pendapatan ini dipungut dari 1,25% pendapatan kotor setiap operator telekomunikasi, yang dikelola langsung oleh BAKTI.

Dana USO digunakan untuk membangun 5 ribu Base Transceiver Station (BTS) di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) Indonesia hingga 2020. "BAKTI selalu mengutamakan bagaimana layanan telekomunikasi dan internet bisa secepatnya dinikmati oleh masyarakat yang belum pernah terima sinyal dengan kualitas yang memadai," ujarnya.

Advertisement

(Baca: Dipercepat, Kominfo Siap Rilis Aturan 5G Tahun Ini)

Anang menjelaskan, tugas utama BAKTI adalah mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. BLU di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini berupaya untuk menghadirkan layanan telekomunikasi di seluruh pelosok Indonesia.

Menurut dia, meningkatnya pendapatan BLU ini karena adanya pergeseran dari Satuan Kerja (Satker) PNBP menjadi Satker BLU. Dengan model pengelolaan BLU, BAKTI bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan.

Dalam melakukan kegiatan, BAKTI juga mengacu pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, yang memungkinkan adanya fleksibiiltas pengelolaan keuangan.

Sejalan dengan hal itu, BAKTI melakukan terobosan pembiayaan dan mulai melakukan penatapan tarif untuk penggunaan Palapa Ring Barat.

(Baca: Kominfo Rilis Aturan IoT dan Konsolidasi Operator pada Kuartal I-2019)

Adapun BAKTI berdiri pada 2006 dengan nama Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP). Lalu, namanya berubah menjadi Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI). Pada Agustus 2017, Menteri Kominfo Rudiantara mengubah nama BP3TI menjadi BAKTI.

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait