OJK Akan Verifikasi Fintech yang Bermasalah di LBH Jakarta

OJK akan kembali mengundang LBH Jakarta untuk bertukar data pada Jumat mendatang.
Desy Setyowati
12 Desember 2018, 18:34
OJK
Katadata | Arief Kamaludin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mau bertukar informasi terkait financial technology (fintech). Sebab, LBH menemukan indikasi pelanggaran hukum dan etika oleh 89 fintech, termasuk 25 di antaranya telah terdaftar di OJK.

Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menyampaikan, instansinya sudah mengundang LBH Jakarta dan beberapa lembaga lainnya untuk berdiskusi seputar fintech lending pada 14 dan 23 November lalu. "Tapi mereka tidak datang, alasannya masih menganalisa data," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (12/12).

Sementara lembaga lainnya, termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) datang. Untuk itu, OJK kembali mengundang diskusi LBH Jakarta pada Jumat (14/12) nanti. Dengan begitu, OJK bisa bertukar informasi untuk kemudian ditindaklanjuti.

(Baca: LBH Catat 14 Dugaan Pelanggaran Fintech, Termasuk yang Legal)

Advertisement

Apabila setelah dilakukan verifikasi, lalu diketemukan adanya pelanggaran oleh fintech legal atau terdaftar, maka OJK akan menerapkan sanksi. Sesuai dengan pasal 47 Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016, maka OJK bisa memberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan tanda daftar atau izin.

Ia juga menjelaskan bahwa OJK tidak bisa mengawasi fintech ilegal atau tidak terdaftar. Alasannya, berdasarkan POJK 77 Tahun 2016, fintech lending wajib terdaftar di OJK. Sementara skema bisnis fintech lending bersifat perjanjian antara pemberi pinjaman (investor) dengan peminjam. Artinya, skema bisnis mereka di bawah hukum perdata.

"Kalau Anda (fintech) beroperasi tanpa patuh POJK 77, maka itu melanggar Undang-undang. Perjanjian itu (skema bisnis fintech lending) batal demi hukum. Jadi, siapapun yang memakai (jasa) fintech ilegal, maka itu ranahnya bukan di OJK," kata dia.

Sementara itu, Direktur Perlindungan Konsumen OJK Agus Fajri Zam menyampaikan, butuh tiga dokumen untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat seputar fintech lending. Di antaranya kronologis cerita; bukti untuk memperkuat pengaduan; dan, kelengkapan data. "Tanpa itu kami tidak bisa klarifikasi," kata dia.

(Baca juga: Satgas Waspada Investasi OJK Sudah Blokir 404 Fintech Ilegal)

Apalagi, OJK harus melakukan klarifikasi baik dari sisi peminjam dan entitas fintech lending yang bersangkutan. "Teradang yang diadukan dokumennya lebih lengkap. Misalnya, oh (fintech lending yang diadukan) sudah memberi surat peringatan tiga kali (karena peminjam) tidak membayar pinjaman, dan lainnya," kata dia.

Sejauh ini, OJK menerima sekitar 200 aduan mengenai fintech lending. Setidaknya ada tiga hal yang paling banyak dilaporkan adalah debt collector, restrukturisasi pinjaman, dan kendala sistem. "Ketiganya ada (aduannya) baik fintech legal ataupun ilegal," kata dia.

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait