Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Modal Ventura Milik Negara

Keberadaan modal ventura swasta dinilai belum cukup untuk mendanai startup.
Pingit Aria
3 Desember 2018, 19:10
inovasi digital
123rf.com

Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi energi digital Asia pada 2020. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia butuh modal ventura (venture capital) milik negara untuk bisa mencapai target tersebut.

Sebab, berdasarkan data McKinsey, posisi Indonesia di bidang digital masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Indonesia masih tergolong pemula di bidang ini. "Yang lemah dari Indonesia adalah tidak punya instrumen permodalan," kata Suharso  dalam konferensi tahunan GoStartupIndonesia Scale Con 2018 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (3/12).

Sementara pemerintah Singapura memiliki modal ventura sendiri. Maka, tak heran jika startup di sana berkembang lebih cepat. "Pemerintah harus hadir untuk adanya modal ventura yang dibiayai oleh negara. Hanya dengan cara itu, Indonesia bisa mempercepat (jadi energi digital Asia)," ujarnya.

(Baca juga:  Bekraf Arahkan Lebih Banyak Startup Masuk Papan Akselerasi)

Advertisement

Hanya, ia mengakui bahwa ada tantangan untuk mewujudkan hal itu. Di antaranya, menurut Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), entitas bisnis tersebut tidak boleh merugi. Sementara, modal ventura membiayai startup yang rerata belum untung. "Perlu ada payung hukum sendiri," ujarnya.

Memang, saat ini ada banyak modal ventura dan bank yang turut membiayai startup. Namun, menurut Suharso, hal itu masih kurang. Apalagi, uang yang digunakan oleh bank merupakan milik publik, sehingga harus ada pertanggungjawaban yang jelas.

Selain itu, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengadakan beragam acara untuk mempertemukan startup dengan para investor. Ia mengapresiasi hal itu, hanya saja menurutnya itu belum cukup untuk bisa menyaingi Singapura. "Kalau Indonesia tidak punya modal ventura sendiri, akan diam di tempat," ujar dia.

Usulnya, modal ventura milik negara ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Nantinya, ada sistem yang bisa menyeleksi secara otomatis atas startup yang mengajukan pendanaan. Dengan begitu, sistem pendanaannya transparan.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait