Kecewa Putusan MK, Pengemudi Ojek Online Minta DPR Revisi UU

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum dalam sidang, Kamis (28/6). Kecewa atas putusan itu, Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen FW meminta Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Ini supaya transportasi online secara keseluruhan dapat jelas statusnya (sebagai angkutan umum), baik kendaraan maupun pengemudinya," ujarnya kepada Katadata, Jumat (29/6).

Ia memandang, revisi itu harus segera dilakukan karena ojek sebagai sarana transportasi umum sudah dimanfaatkan masyarakat Indonesia sedari dulu, bahkan sebelum ada aplikasi seperti Go-Jek dan Grab. Kini, "Jumlah (ojek online) sudah jutaan. Oleh sebab itu, dalam beroperasional sangat membutuhkan kepastian hukum," kata dia.

Saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji aturan yang akan mewajibkan aplikator transportasi online menjadi perusahaan jasa angkutan umum. Aturan dalam bentuk Peraturan Dirjen (Perdirjen) ini, merupakan turunan Peraturan Menteri Pperhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

(Baca juga: Tuntutan Ribuan Pengendara Ojek Online dari Tarif Hingga Regulasi)