7 Rencana Paytren Setelah Kantongi Izin Uang Elektronik BI

Paytren akan mengembangkan pembayaran elektronik melalui QR Code, hingga transaksi lintas batas dan menyasar remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Desy Setyowati
6 Juni 2018, 07:00
Paytren
Ditjen Dukcapil
Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Paytren Aset Manajemen dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (7/3).

Paytren sedang naik daun. Melalui PT Veritra Sentosa Internasional (Treni), startup besutan Yusuf Mansur ini telah mengantongi izin sebagai penerbit uang elektronik dari Bank Indonesia. Selain itu, PT Paytren Asset Management juga baru meluncurkan produk reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia pada Selasa (5/6) kemarin.

Lalu apa rencana Paytren selanjutnya? CEO Paytren Hari Prabowo menyatakan, dengan dukungan sekitar 200 pegawai dan teknisi, Treni tengah mengembangkan tujuh layanan guna memperluas cakupan pasar Paytren.

Ketujuh layanan itu adalah remitansi; transaksi lintas batas negara; layanan keuangan digital (branchless banking); Quick Response (QR) Code; transfer dana; agregator pembayaran tagihan; dan reksadana. "Rencananya, semua kami rilis tahun ini," ujar Hari kepada Katadata di Gran Mahakam, Jakarta, Senin (4/5).

Paytren berencana menggarap layanan remitansi karena jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang cukup besar sebagai peluang. Selain itu, layanan penunjang pembayaran cross border juga akan dilakukan untuk mendongkrak transaksi e-commerce.

Advertisement

(Baca juga: Yusuf Mansur Beli 10-20 Persen Saham IPO BRI Syariah)

Saat ini, Treni sudah menjalin kerja sama dengan BelanjaQu.co.id. Dari kolaborasi itu, Hari mengaku potensi transaksinya cukup besar. Ia juga membuka peluang kerja sama dengan e-commerce lainnya. "Kami target 10 juta pengguna. Caranya dengan menjalin kerja sama Business-to-Business (B2B)," kata dia. Saat ini, Hari menyebut, PayTren sudah bermitra dengan 10 rekanan bisnis.

Selain itu, PayTren juga mengembangkan layanan keuangan digital guna memfasilitasi pengguna uang elektronik terdaftar yang ingin bertransaksi lebih dari Rp 10 juta. Sebab, batasan itu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20 Tahun 2018, revisi PBI 18 Tahun 2016 tentang uang elektronik. "Supaya bisa lebih dari (batas transaksi) itu, mesti dikombinasikan dengan bank," ujar dia.

Adapun terkait QR Code, Hari mengklaim sudah mendapat izin dari BI. Hanya, implementasinya masih perlu penyesuaian kembali setelah bank sentral merilis standardisasi. Saat ini, teknologi QR Code Paytren baru dipakai secara  internal.

Selain itu, PayTren akan meluncurkan fitur transfer dana. "Mana yang duluan, tergantung situasi dan kondisi," kata Hari.

Yang akan direalisasikan lebih dulu tampaknya kolaborasi antara PT Paytren Asset Management (PAM) untuk menjual reksadana syariah melalui aplikasi uang elektronik Paytren. Dengan mengedukasi pengguna uang elektronik Paytren untuk berinvestasi melalui reksadana syariah, PAM diharapkan mencapai target dana kelolaan atau asset under management (AUM) senilai Rp 3 triliun tahun ini.

(Baca juga: Gandeng Dukcapil, Paytren Bisa Akses Data Kependudukan Investor)

Selain layanan atau fitur baru, kata Hari, ada juga rencana membentuk usaha baru di bawah bendera Paytren. Usaha yang dimaksud adalah peer to peer (P2P) lending dan asuransi. Proses pendirian financial technology (Fintech) ini sudah dalam tahap perizinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara asuransi, masih dalam tahap perencanaan. 

Paytren berdiri pada Agustus 2013, setelah pertemuan Hari dengan Yusuf Mansur. Dari pertemuan itu, mereka sepakat untuk mengubah layanan PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) dari yang tadinya jasa kesehatan menjadi pembayaran dan investasi.

PT VSI awalnya menyediakan layanan jasa bernama Virtual Payment atau V-Pay. Lewat gawai, para penggunanya yang disebut “mitra” bisa membeli pulsa, token listrik, dan sebagainya. Dulu, untuk mendaftar dengan skema multi level marketing ini, para calon mitra harus setor Rp 275 ribu.

Hanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mempertanyakan legalitas perusahaan ini untuk mengumpulkan dana investasi masyarakat. Bahkan, di beberapa daerah, VSI dilaporkan terkait tuduhan investasi bodong.

Bertekad membersihkan diri, PT Veritra Sentosa Internasional kemudian mendaftar sebagai perusahaan berbadan hukum. Hanya, singkatan VSI ternyata sudah dimiliki oleh perusahaan yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Oleh karenanya, PT Veritra Sentosa Internasional mengubah singkatannya menjadi Treni. Sementara nama aplikasinya diubah menjadi Paytren.

(Baca juga: Kantongi Izin BI, Paytren Incar 10 Juta Pengguna)

Uang elektronik Paytren pun sempat dibekukan oleh Bank Indonesia pada September 2017 lalu. Sebabnya, perusahaan belum mengantongi izin, meski floating fund atau dana mengambangnya telah melebihi Rp 1 triliun. Izin sebagai penerbit uang elektronik dari Bank Indonesia baru keluar pada 23 Mei 2018 lalu, setelah Paytren melengkapi persyaratan teknis dan administrasi.

Hingga saat ini, Hari menyatakan bahwa perusahannya berkomitmen memenuhi ketentuan pemerintah baik yang ditetapkan oleh BI, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ataupun OJK.

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait