Pemerintah Tak Akan Ikuti Jejak Papua Nugini Blokir Facebook

Pemerintah Papua New Guinea akan menutup Facebook selama sebulan untuk membasmi keberadaan akun-akun palsu penyebar konten negatif. Namun, meski memiliki masalah yang sama, Indonesia tak akan mengambil langkah serupa.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menyatakan, kondisi di Indonesia berbeda dengan negara tetangga tersebut. Di Tanah Air, masyarakat banyak yang memanfaatkan Facebook untuk berbisnis, dengan menawarkan barang dan jasa.

Dengan besarnya nilai ekonomi yang mengalir dari jejaring sosial tersebut, penutupan Facebook tak bisa dilakukan begitu saja. "Beda dengan Papua New Guinea, Facebook di Indonesia digunakan untuk mencari berkah," kata Rudiantara di sela-sela acara buka puasa bersama di kantornya, Jakarta, Kamis (31/5).

Hanya, ia menegaskan bahwa instansinya tidak segan memblokir Facebook jika terbukti memecah belah bangsa. Ia mengakui, selama ini platform tersebut tak luput dari konten negatif, seperti pornografi, hoax hingga ujaran kebencian. "Kami tidak mentolerir kalau Facebook dipakai untuk memecah belah bangsa. Patokannya itu saja," kata Rudiantara.

(Baca juga: Skandal Kebocoran Data Facebook Bangkrutkan Cambridge Analytica)

Terkait kasus terorisme dan radikalisme, misalnya, Kominfo sudah memblokir 4.078 konten berisi bermuatan negatif di media sosial hingga saat ini. Lalu ada 20 ribu konten lainnya yang terindikasi mengandung unsur terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme namun masih disaring oleh petugas. "Puncaknya 21 Mei. Sekarang sudah menurun, per kemarin hanya 40 (konten) yang di-takedown," ujar dia.