Pemerintah Wacanakan Tambahan Insentif Pajak bagi Perusahaan Inovatif

Pemerintah berencana meningkatkan insentif berupa pengurangan pajak kepada perusahaan inovativ yang melakukan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). Besaran insentifnya bisa melebihi 100%, sehingga disebut super deduction.

"Berapanya? Saya belum bisa bilang. Tapi tidak kurang dari 100%," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai peluncuran Making Indonesia 4.0 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (4/4).

Sementara, saat ini insentif tersebut hanya sebesar 25% dari biaya R&D yang dikeluarkan. Nantinya, peningkatan insentif untuk R&D ini bakal tertuang dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang drafnya masih dikaji bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menyatakan, seleksi untuk perusahaan yang berhak mendapat insentif ini harus dilakukan secara ketat. Sebab, perusahaan bisa saja mengakui biaya R&D lebih dari 100% dari modal, alhasil laba yang dilaporkannya menurun sehingga pajak yang dibayarkan berkurang. "Kami masih kaji bersama Kemenperin," kata dia.

Tujuan dari peningkatan insentif ini supaya Indonesia lebih berdaya saing dengan negara lain. Apalagi, data Bank Dunia menunjukkan, bahwa pengeluaran untuk R&D Indonesia hanya sebesar 0,08% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2013. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding Korea Selatan 4,14%; Israel 4,21%; Jepang 3,47%; Amerika Serikat (AS) 2,8%; Cina 2,01%; Singapore 2%; Malaysia 1,13%; Thailand 0,38%; Vietnam 0,19%; dan, Filipina 0,1%.

(Baca juga: Dorong Daya Saing Global, Kemenperin Luncurkan Peta Jalan Industri 4.0)