Pelaku Bisnis Digital Siap Bahas Permintaan Data Investasi BKPM

BKPM disebut telah mewajibkan e-commerce untuk melaporkan data investasinya setiap 6 bulan.
Pingit Aria
9 Februari 2018, 18:45
e-commerce elevenia
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta perusahaan-perusahaan digital, baik e-commerce, agen tiket, hingga penyedia aplikasi taksi online  untuk menyetor data investasinya. Para pelaku usaha pun umumnya tak keberatan, mereka hanya meminta kepastian mekanisme dan keamanan data yang disetorkan.

Grab Indonesia menyatakan telah bertemu BKPM untuk membahas kegiatan investasinya. “Nantinya, BKPM memang meminta kami untuk memberikan laporan tentang rencana dan realisasi investasi secara berkala,” kata Tri Sukma Anreianno, Head of Public Affairs, Grab Indonesia, Jumat (9/2).

Menurut Tri, data tersebut penting bagi pemerintah untuk menunjukan bahwa Indonesia memiliki kondisi yang tepat untuk berinvestasi. Selain stabilitas politik yang baik, dukungan pemerintah pun telah membawa lonjakan posisi indonesia di laporan kemudahan usaha (ease of doing business) hingga peringkat 71 di tahun 2017.

Sementara PR Manager Elevenia, Sarma Dahita menyatakan bahwa pada dasarnya BKPM memang telah mewajibkan e-commerce untuk melaporkan data investasinya setiap 6 bulan sekali. “Termasuk besar investasi, kepemilikan perusahaan, dan masuk ke dalam kategori usaha apa,”  ujarnya.

Advertisement

(Baca juga: Modal Tiongkok Guyur Startup Lokal)

Hanya, melihat pertumbuhan startup dan aliran modal pada perusahaan-perusahaan e-commerce yang begitu cepat, ada kemungkinan BKPM merasa bahwa data yang diterimanya setiap semester itu menjadi kurang mutakhir. “Mungkin BKPM juga kewalahan mendata, karena startup munculnya kan banyak banget,” katanya.

Sebaliknya, Public Relation (PR) Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Rieka Handayani menyatakan bahwa belum ada komunikasi langsung dengan BKPM. Yang ia ketahui, pemerintah memang tengah mengumpulkan berbagai data soal e-commerce.

Rieka yang juga Head of PR BLANJA.com menyatakan bahwa pada dasarnya pelaku e-commerce mendukung kebijakan pemerintah. Namun, mereka ingin ada pembahasan detail mengenai data yang diperlukan dan peruntukannya. “Perlu dibuat mekanisme baku sehingga data bisa terkumpul secara reguler,”  ujarnya.

(Baca juga: Astra dan Djarum Dikabarkan Ikut Suntik Go-Jek Sekitar Rp 3 Triliun)

Sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyatakan bahwa instansinya tengah meminta pelaku industri digital, terutama e-commerce  untuk menyetor data investasi masuk. Menurut dia, investasi ke industri ini mengalir dengan cepat dan dalam jumlah besar. Namun, BKPM belum memiliki data lengkapnya.

"Kami kejar e-commerce, Go-jek, Traveloka, untuk update laporan mereka mengenai investasi ke BKPM karena sayang kan selama ini kami tahunya dari media," kata Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong di kantornya, Jakarta, Kamis (8/2).

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait