Cara Tiongkok Hadapi Pandemi dengan Adaptasi Teknologi

Menurut CEO Tokopedia William Tanuwijaya, adopsi teknologi membuat masyarakat Tiongkok dapat bertahan dalam isolasi ketat yang dijalankan pemerintah saat pandemi.
Image title
Oleh Cindy Mutia Annur
19 November 2020, 10:05
Ilustrasi, aplikasi Mitra Tokopedia
tokopedia
Ilustrasi, aplikasi Mitra Tokopedia

Pandemi Covid-19 menjadi pukulan berat bagi perekonomian global sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, Tiongkok banyak disorot kemampuannya untuk memulihkan ekonomi dengan cepat.

Virus corona SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir 2019 lalu. Pemerintah Tiongkok kemudian memberlakukan lockdown di Provinsi Hubei untuk membendung penularan.

Langkah itu terbukti ampuh membuat Tiongkok pulih dari pandemi. Kini, saat beberapa negara seperti Amerika Serikat, India hingga Indonesia masih berjuang melandaikan kurva penularan, jumlah kasus Covid-19 di Tiongkok sudah relatif terkendali. Dari sisi ekonomi, Tiongkok juga tidak sempat mengalami resesi karena produk domestik brutonya hanya negatif selama satu kuartal.

Yang jadi pertanyaan, bagaimana masyarakat Tiongkok, khususnya di Hubei dan Wuhan bertahan dalam isolasi ketat yang diterapkan oleh pemerintah? Jawabannya adalah dengan adopsi teknologi, termasuk dalam bertransaksi.

Hal itu diungkapkan oleh CEO & Co-Founder Tokopedia William Tanuwijaya. Menurutnya, Tiongkok belajar banyak dari pandemi SARS yang melanda mereka pada 2003 lalu. Mereka sadar bahwa pandemi bisa kembali terjadi dan mereka harus bersiap.

"Adopsi transformasi teknologi dilakukan (Tiongkok) begitu cepat. Sehingga ketika 17 tahun kemudian pandemi kembali terjadi, mereka bisa dibilang sebagai negara yang paling tangguh menghadapi krisis kesehatan maupun ekonomi," kata William dalam acara Jakarta Food Security Summit atau JFSS 2020, Rabu (18/11).

Ia mengatakan bahwa sebelum pandemi Covid-19 terjadi, 1 dari 3 transaksi  di Tiongkok sudah dilakukan secara digital. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat (AS) hanya 1 dari 7 transaksi keuangan dilakukan digital. Sedangkan, di Indonesia baru 1 dari 30 transaksi digital yang terjadi. 

Kebiasaan masyarakat Tiongkok untuk bertransaksi secara online itulah yang membantu mereka bertahan saat pandemi. Kegiatan belanja dan pembayaran berbagai tagihan sudah jamak dilakukan tanpa harus keluar rumah.

Menurut William, rendahnya minat transaksi digital di Indonesia maka dapat menghilangkan kesempatan untuk mendorong perekonomian, terlebih di situasi pandemi saat ini. "Nah, inilah yang kami lihat dalam beberapa bulan terakhir, bagaimana sebuah masalah ternyata bisa menjadi kesempatan," ujar dia. 

Adaptasi Indonesia

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Meski belum setingkat Tiongkok, William menilai proses adaptasi sebenarnya telah terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Ia melihat semakin banyak orang bertransaksi digital dalam kehiidupan sehari-hari.

Telah 11 tahun Tokopedia berdiri, belum pernah ia melihat pertumbuhan sebesar yang terjadi kala pandemi ini. “Misalnya dari sisi angka, kami butuh sekitar 10 tahun untuk mengumpulkan 7 juta merchant UMKM, namun dalam 1 tahun terakhir ini ada lompatan lebih dari 2 juta merchant.” 

Adaptasi teknologi, terutama dalam belanja masyarakat bukan berarti tanpa tantangan. Di wilayah berbentuk kepulauan dengan infrastruktur perhubungan yang kurang memadai, biaya logistik menjadi tinggi.

Kendala logistik itu tidak hanya membuat ongkos kirim produk yang dibeli secara online menjadi mahal. Dalam perdagangan konvensional pun terjadi disparitas harga yang tinggi di daerah-daerah terpencil.

Hal itu diakui oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Karenanya, pemerintah kemudian mengembangkan program Gerai Maritim dan Tol Laut.

“Ada penurunan harga barang setelah dilalui oleh Gerai Maritim." Kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam acara Jakarta Food Security Summit atau JFSS 2020, Rabu (18/11).

Gerai Maritim, kata Agus, merupakan upaya untuk mendistribusikan barang, khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal serta Perbatasan (3TP) dengan tujuan menurunkan disparitas harga.  

Ia menjelaskan, lewat program ini pemerintah memberikan subsidi biaya antar pelabuhan (port to port). "Rata-rata (biaya subsidi mencapai) 40% sampai 50% dari biaya kargo per kontainer," ujar dia. 

Berikut adalah Databoks yang menggambarkan tingginya biaya logistik Indonesia dibanding negara lain di Asia:

Reporter: Cindy Mutia Annur
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait