Pemerintah Siapkan Aturan Tarif Listrik Energi Terbarukan

Aturan tarif tersebut kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam pembelian PLN.
Pingit Aria
Oleh Pingit Aria
28 Oktober 2020, 11:14
Hewan ternak milik warga mencari makan di area Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7/2020). Kementerian ESDM mencatat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) telah mencapai 15 persen dari target se
ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/aww.
Hewan ternak milik warga mencari makan di area Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7/2020). Kementerian ESDM mencatat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) telah mencapai 15 persen dari target sebesar 23 persen pada 2025.

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait tarif listrik energi baru terbarukan. Regulasi itu akan dirilis dalam bentuk Peraturan Presiden.

"Kami akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk tarif renewable energy yang nantinya akan dibeli oleh PLN," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana dalam informasi tertulis di Jakarta, Rabu (28/10).

Kebijakan itu diharapkannya akan meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

Rida menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatan energi bersih di sektor ketenagalistrikan. "Salah satu prinsip yang diterapkan pemerintah dalam pengembangan energi adalah keberlanjutan atau sustainability," katanya.

Rida menjelaskan, selain keberlanjutan, pemerintah memiliki prinsip 5K dalam pengembangan energi, yaitu pertama adalah ketersediaan (availability), dan yang kedua adalah kualitas listrik itu sendiri.

"Kalau kelistrikan cukup tapi byar pet itu tidak bagus, jadi pemerintah harus menjamin agar masyarakat yang menikmati listrik yang kualitasnya bagus," katanya.

Prinsip selanjutnya, imbuh Rida, yakni Keterjangkauan (affordability), harga energi harus mampu dijangkau oleh semua elemen masyarakat. Sementara yang keempat adalah keberlanjutan (sustainability) dan yang terakhir adalah keadilan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa merasakan hal yang sama.

Berikut adalah Databoks yang menggambarkan produksi energi terbarukan di Indonesia:



Sedangkan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam transisi energi ke energi terbarukan, PT. PLN (Persero) telah membuat tiga program yang bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan EBT di Indonesia.

"Program pertama pengembangan EBT pada rencana jangka panjang PLN, yaitu sebesar 5 GW yang telah direncanakan pada RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), dan program yang kedua Green Booster sebesar 3,5 GW," tuturnya.

Program Green Booster di dalamnya terdapat inovasi pengembangan EBT termasuk program cofiring, pengembangan solar PV di lahan bekas tambang dan pemanfaatan bendungan eksisting milik Kementerian PUPR.

Dan program yang ketiga adalah large scale renewable. PT PLN akan mengembangkan pembangkit EBT berskala besar untuk meningkatkan ekonomi dengan menyiapkan hidropower PLTA untuk kebutuhan industri.

"Harapan kami, dengan berbagai inovasi yang dilakukan PLN dapat menginspirasi kita semua untuk berinovasi dan mencari alternatif pengembangan EBT dengan biaya semakin efisien serta memiliki kehandalan yang baik," tuturnya.

Sementara itu, berbagai rangkaian acara guna memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) 2020 diselenggarakan oleh Kementerian ESDM antara lain: Energy Suistanability Society Summit pada 27 Oktober. Selanjutnya, pada 3 November akan dilakukan peluncuran operasional Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Pemberian Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) yang diagendakan akan dihadiri oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Reporter: Antara
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait