Realisasi Volume Ekspor Mineral Jauh di Bawah Target

Meski volumenya jauh dari harapan, namun nilai ekspor mineral diklaim telah mencapai target pemerintah.
Michael Reily
Oleh Michael Reily
27 Desember 2017, 18:12
Tambang Batu Bara
Donang Wahyu | KATADATA

Realisasi ekspor komoditas nikel dan bauksit hingga November 2017 jauh dari target pemerintah. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono menyatakan, masalah teknis jadi penyebab utama.

Menurut Gatot, rekomendasi ekspor nikel telah diberikannya kepada 14 perusahaan sebesar 22,9 juta dengan realisasi ekspor bijih nikel kadar rendah hanya mencapai 3 juta ton. Sedangkan untuk komoditas bauksit rekomendasi ekspor kepada enam perusahaan sebanyak 14,9 juta ton, namun realisasinya 696 ribu ton.

Bambang menjelaskan ada dua aspek yang menghambat realisasi ekspor mineral tersebut. Pertama, aspek penambangan terkait harga komoditas. “Harga di dalam negeri tidak kalah dengan harga di luar negeri,” ujarnya, Rabu (27/12).

(Baca juga: Industri Ekstraktif: Kontribusi Besar, Dampak Lokal Kurang Optimal)

Kedua, aspek kepatuhan lingkungan memberikan aturan yang ketat terkait dengan dampak keberlangsungan. Sehingga, proses produksi mesti dilakukan sesuai dengan regulasi analisis dampak lingkungan.

Namun, hambatan ekspor tidak menghalangi kinerja untuk mendapatkan penerimaan negara yang lebih baik. Bambang menyebutkan target Rp 32 triliun sudah terlampaui. “Kinerja mineral cukup, kecuali tembaga. Realisasinya Rp 39 triliun, emas tidak ada masalah, dan batu bara sekarang 477 juga ton,” ujarnya.

Dia juga optimistis kinerja 2018 bakal kembali melebihi sasaran. Pasalnya, kemudahan perizinan secara digital bakal dimulai tahun depan. Dibarengi dengan investasi yang juga meningkat pasca Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017.

(Baca juga:  Didukung Holding Tambang, PT Timah Buat Usaha Patungan di Nigeria)

Catatannya, perpercepatan investasi smelter nikel mencapai Rp 56 triliun. Untuk bauksit, investasinya mencapai Rp 50 triliun. “Kami kembali ke Peraturan Menteri ESDM Nomor 35, kalau tidak maju dalam 6 bulan kita akan cabut,” tutur Bambang.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait