Investasi Asing dan Pembiayaan Baru Bisa Topang Ekonomi Tumbuh 7%

Fundamental ekonomi awal tahun ini dinilai cukup baik dengan indikasi turunnya jumlah pengangguran dan masuknya dana ke pasar modal.
Miftah Ardhian
17 Juli 2017, 18:15
Pertumbuhan EkonomI
Arief Kamaludin|KATADATA

Ekonom PT CIMB Niaga Tbk menilai perekonomian Indonesia pada semester-I 2017 menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Namun, secara jangka panjang, pemerintah dinilai perlu menjalankan sedikitnya tiga langkah agar ekonomi semakin kuat hingga dapat tumbuh 7%. 

Chief Economist CIMB Niaga Adrian Panggabean menjelaskan, data sepanjang paruh pertama tahun ini menunjukkan bahwa secara fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi cukup baik.

"Kami optimis pertumbuhan PDB sepanjang tahun 2017 bisa mencapai 5,1%," ujar Adrian saat acara diskusi dengan media, di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (17/7). (Baca juga:  Jumlah Penduduk Miskin Bertambah Karena Lambatnya Distribusi Rastra)

Ia menyebut, perbaikan di pasar tenaga kerja dan pasar barang sebagai komponen yang saling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada paru pertama 2017. Jumlah pengangguran turun ke angka sekitar 5% dinilainya berperan mengatrol belanja masyarakat.

Selain itu, perbaikan juga terlihat di sektor keuangan dengan turunnya indeks risiko yang membuat arus masuk modal lebih tinggi dibandingkan dengan 2016. Kondisi tersebut juga didukung oleh pergerakan rupiah yang cenderung stabil di tengah fluktuasi pasar aset global.

Secara year-to-date, rupiah terapresiasi sekitar 0,8% dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun di sektor rill, surplus pada neraca perdagangan menunjukan hasil yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar pada awal tahun.

Hanya, Adrian mengatakan, pemerintah masih perlu melakukan beberapa trobosan agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7% seperti yang pernah digadang-gadang. (Baca juga:  BI Ramal Ekspor Membaik, Ekonomi Semester II Bisa Tumbuh 5,3 %)

Pertama, pemerintah perlu menggalang tambahan pembiayaan sebesar 6-8% dari PDB setiap tahunnya. Tambahan pembiayaan tersebut di antaranya bisa diperoleh dari Foreign Direct Investment (FDI) yang saat ini hanya berkisar 2% dari PDB. Kemudian, rasio pajak yang saat ini masih berkisar di angka 11% dari PDB pun harus dinaikan menjadi kisaran 15% dari PDB.

Kedua, dibutuhkan sebuah institusi baru yang khusus untuk berperan sebagai jembatan antara tabungan nasional dengan investasi yang mampu berperan sebagai pelengkap lembaga asuransi sosial yang ada saat ini, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Intitusi ini nantinya yang akan mengelola dana jaminan kesehatan, retribusi sumber daya alam, dan sebagainya untuk bisa diinvestasikan ke sektor produktif.

Ketiga, pemerintah harus memberi kepastian hukum. Menurutnya, pondasi hukum adalah prasyarat terciptanya regulasi yang berimbang, dinamis, serta lahirnya tata kelola yang baik (good governance). (Baca juga: Saingi Malaysia, Pemerintah Promosikan Produk Sawit ke Jepang)

"Dengan demikian, kepastian investasi dan usaha terjamin, sehingga, mobilisasi pembiayaan bisa berjalan efektif dan akselerasi pertumbuhan ekonomi ke arah 7% bisa tercapai," ujar Adrian.

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait