Jokowi: Ada 241 Desa yang Belum Terima Dana Desa

Anggaran untuk dana desa terus bertambah setiap tahun. Mekanisme penyalurannya juga harus dibenahi.
Ameidyo Daud Nasution
29 Maret 2017, 20:50
Jokowi
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa masih ada 241 desa yang belum mendapatkan dana desa pada 2016 lalu. Bahkan, ada empat kabupaten dan kotamadya yang dana desanya belum cair karena terhambat proses administrasi.

Ia pun meminta mekanisme penyaluran dana desa pada tahun 2017 segera diperbaiki. "Saya minta dipastikan betul 2017 semua desa menerima dana desa," kata Jokowi di kantornya, Jakarta, Rabu (29/3).

Menurut Jokowi, perbaikan ini perlu dilakukan, sebab alokasi anggaran untuk dana desa terus bertambah setiap tahun. Jokowi merinci, pada tahun ini alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 60 triliun. Angka ini naik dari tahun 2016 sebesar Rp 46,9 triliun serta pada 2015 yang hanya Rp 20,7 triliun.

(Baca juga: Jokowi Kritik Menteri yang Bikin Aturan Baru Pemicu Kegaduhan)

"Saya berpesan, penyaluran serta pemanfaatan dana desa efektif agar memberi manfaat bagi masyarakat desa," katanya.

Jokowi juga mengatakan bahwa selama ini 29 persen dana desa yang digunakan di sektor infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, air bersih, embung, serta irigasi. Ke depan, Jokowi meminta dana desa juga bisa diarahkan kepada sektor produktif seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian, maupun perikanan.

"Dana ini juga perlu didorong ke arah pastisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka," ujar Jokowi.

Usai rapat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya penyaluran dana desa. Menurutnya, salah satu alasan itu adalah kurangnya kesiapan daerah dalam menggunakan dana desa. "Kalau (aturan) itu belum lengkap dana tidak bisa diberikan," katanya.

(Baca juga: Jokowi Akan Luncurkan Paket Pemerataan Ekonomi Dua Pekan Lagi)

Selain itu Eko mengatakan ada pula faktor lainnya seperti status desa yang berubah menjadi kelurahan, serta adanya desa yang ternyata tidak memiliki penduduk karena sebelumnya merupakan kawasan perkebunan.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait