Sri Mulyani Keluhkan Kontribusi Pajak Perikanan Hanya 0,01 Persen

Dari 3910 wajib pajak sektor perikanan yang terdaftar, baru 1697 yang mengikuti program amnesti pajak.
Image title
14 Maret 2017, 18:02
Dialog Optimalisasi Sektor Perikanan
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara dialog bertajuk "Optimalisasi Peran Sektor Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Nasional" di Jakarta, Selasa (14/3)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai ada yang salah dalam rendahnya penerimaan pajak di sektor perikanan. Apalagi, porsi penerimaan sektor peternakan dan perikanan yang mencapai 15 persen terhadap GDP.

“Kita selalu perkenalkan Negeri kita sebagai Negara kepulauan, namun  kontribusi (pajak dari) laut hanya 0,01 persen. Itu berarti ada yang salah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (14/3).

Kementerian Keuangan mencatat, pajak perikanan hanya Rp 986,1 miliar atau sekitar 0,01 persen dari total penerimaan pajak di tahun 2016. Angka itu masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lain di lingkup agrobisnis yakni tanaman pangan dan peternakan sebesar 1,15 persen, serta kehutanan 0,17 persen.

(Baca juga: Pemerintah Akan Gugat Kapal Perusak Terumbu Karang Raja Ampat)

Ia pun mengimbau para pelaku usaha perikanan tangkap untuk mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty). “Saya harusnya tidak boleh memberi ancaman, saya hanya mengimbau tapi dengan sedikit enforcement,” ujarnya.

Ia menyebut, dari 3910 wajib pajak sektor perikanan yang terdaftar, baru 1697 yang ikut program tax amnesty dengan total tebusan sebesar Rp 373,5 miliar.

Sementara, 1454 wajib pajak lainnya belum melaporkan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Bahkan, ada 1279 wajib pajak yang belum setor SPT selama lima tahun.

(Baca juga:  Menteri Susi Buka Galeri Ribuan Harta Karun Laut di Kantornya)

Masalah lain adalah banyaknya wajib pajak sektor perikanan tangkap yang tidak mendaftarkan usahanya dengan jujur. Sebanyak 67 persen wajib pajak sektor ini menggunakan klasifikasi usaha yang tidak ada hubungannya dengan perikanan. “Jadi di Indonesia ini tidak tertibnya administrasi saja sudah menggambarkan betapa republik ini tidak diurus dengan serius,” katanya.

Sri mengatakan penegakan pidana dan denda pajak akan dilakukan mulai 1 April 2017 ini. Namun, bila para wajib pajak sektor perikanan tangkap ikut serta dalam program tax amnesty, maka ancaman pidana dan denda akan dihapuskan.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun lalu produksi perikanan tangkap mencapai 6,83 juta ton atau senilai Rp 125,38 triliun. Angka itu naik bandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 6,77 juta ton senilai Rp 122,4 triliun.

(Baca juga: Sidak Menteri Susi Temukan Praktik Manipulasi Kapal)

Reporter: Muhammad Firman
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait