Sri Mulyani Gandeng KPPU Kejar Pajak Importir Sapi

Impor sapi melonjak hingga 10 kali lipat tahun lalu, namun penerimaan Negara dari para importir hanya naik 5 persen.
Image title
3 Maret 2017, 14:40
Daging
Agung Samosir|KATADATA
Daging

Kementerian Keuangan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengejar pajak para importir daging sapi. Kerja sama ini ditandai dengan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, Kementerian Keuangan dapat menggunakan data KPPU untuk memburu pajak, para importir daging sapi. Data tersebut nantinya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai akan melakukan investigasi berkenaan dengan sisi kepatuhan pembayaran bea masuk dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

“Dengan data yang didalamnya mereka akan lakukan investigasi. Dan kemudian melakukan enforcement terhadap perpajakan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (3/3).

(Baca juga:  Tekan Harga Daging, Sri Mulyani Bidik Pajak 44 Pelaku Kartel Daging)

Bila terbukti melakukan penghindaran pajak, kedua Ditjen akan menganjar importir terkait dengan sanksi yang berat. “Mereka tidak membayar pajak secara penuh padahal aktivitas impornya ada,”  katanya.

Ia mencurigai para importir daging sapi ini telah melakukan penghindaran pajak. Sebab, penerimaan negara dari mereka tidak berbanding lurus dengan kenaikan volume impor.

Ia menyebut, penerimaan pajak dari bisnis perdagangan dan importir sapi hanya naik Rp 17,11 miliar atau 5,6 persen dari Rp 305,8 miliar pada 2015 menjadi Rp 322,9 miliar pada 2016. Kenaikan itu ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang meningkat Rp 30,1 miliar. Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) justru turun Rp 13,2 miliar.

Padahal, impor daging sapi beku yang dilakukan oleh 56 importir mencapai 44.673,9 ton pada 2015. Jumlahnya meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 155.070,2 ton. Bahkan, impor sapi naik 10 kali lipat dari 954 ton setara daging segar menjadi 10.340 ton pada tahun lalu.

(Baca juga:  Impor Daging Naik 10 Kali Lipat, Menkeu Heran Setoran Pajak Kecil)

Sebelumnya, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan, ada dua modus yang digunakan oleh pengusaha daging untuk menghindari pajak. Pertama, pengusaha memperluas usahanya dari mulai penyediaan importir daging hingga penyaluran. Akibatnya biaya produksi menjadi mahal sehingga tidak perlu membayar pajak lebih besar.

Modus kedua yakni mengimpor daging sapi namun mencatatkannya sebagai produk elektronik. Modus penghindaran pajak semacam ini akan dikenai pajak korporasi sebesar 25 persen dan sanksi maksimal 48 persen.

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait