Jokowi Ingatkan Bappenas untuk Berantas Penyakit Ego Sektoral

"Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap gaya sektoral atau bahkan perpanjangan tangan dari sektoral."
Ameidyo Daud Nasution
31 Januari 2017, 17:13
Jokowi
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo berpidato dalam pertemuan awal tahun pelaku industri jasa keuangan 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan rapat terbatas di Istana Bogor. Topik yang dibahasnya adalah mengenai integrasi perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan hasil pembangunan nasional.

Dalam rapat terbatas ini, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah harus memperhatikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. "Bongkar penyakit ego sektoral, cara berpikir yang terkotak -kotak, yang akan memperlambat proses," ujar Jokowi saat membuka rapat, Selasa (31/1/2017).

Secara khusus, Presiden juga mengingatkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro untuk menjalankan fungsinya. "Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap gaya sektoral atau bahkan perpanjangan tangan dari sektoral," ujarnya.

(Baca juga: Jokowi Rancang Sasaran Utama Kebijakan Ekonomi yang Adil)

Menurut Jokowi, penyakit ego sektoral dalam perencanaan anggaran masih kerap dilihatnya. Padahal pemerintah saat ini sedang mengarahkan anggaran untuk mengikuti program (money follow program), bukan mengikuti fungsi lembaga (money follow function).

Jokowi juga mengingatkan kebijakan money follow program jangan hanya menjadi label namun betul-betul dijalankan. Oleh sebab itu dirinya meminta baik Bappenas dan Kementerian Keuangan mengawal proses pembahasan program dan anggaran dengan kementerian/lembaga teknis.

(Baca juga:  Komentari Kebijakan Imigrasi Trump, Jokowi : WNI Tak Perlu Resah)

"Jangan forum trilateral (Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga teknis) dimanfaatkan untuk administrasi saja tapi untuk sesuatu yang riil," katanya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Kementerian dan Lembaga menyederhanakan segala macam proses administrasi yang rumit. Hal ini wajib dilakukan agar perencanaan dan anggaran pembangunan yang ada dapat terintegrasi dengan baik.

"Sederhanakan proses yang rumit dan bertele-tele," kata Jokowi.

(Baca juga:  Pemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan Properti)

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait