Kepercayaan Investor atas Tax Amnesty Terganggu Isu SARA

Rendahnya penyaluran dana repatriasi hasil tax amnesty ke pasar modal dan sektor riil menggambarkan keraguan pelaku usaha.
Image title
23 Januari 2017, 17:42
Demo Ahok
Donang Wahyu|KATADATA
Para pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (4/11). Mereka menuntut proses hukum secepatnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena dianggap telah menistakan Agama Islam.

Beberapa unjuk rasa yang berbumbu isu SARA (Suku, Agama, Ras) belakangan ini sempat membuat investor khawatir. Kepercayaan investor yang terbangun dari suksesnya program amnesty pajak pun luntur.

“Saya sebagai pengusaha merasakan isu hari ini mengkhawatirkan,” kata Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi dalam diskusi ‘SARA, Radikalisme dan Prospek Ekonomi 2017’ yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Bareksa di Jakarta.

Sofjan pun menyesalkan kondisi ini karena tadinya pengusaha sangat optimistis sangat dengan adanya tax amnesty. “Kami kerja, dan saat itu ada trust, untuk betul-betul jalankan babak pertama tax amnesty dan sukses," kata mantan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini.

(Baca juga: Penerimaan Negara 2016 Meleset, DPR Kritik Sri Mulyani)

Menurut Sofjan, rendahnya penyaluran dana repatriasi hasil tax amnesty ke pasar modal dan sektor riil menggambarkan keraguan pelaku usaha atas isu SARA yang berkembang.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana repatriasi program pengampunan pajak yang masuk ke pasar modal baru mencapai Rp 2,5 triliun. Sementara, berdasarkan hitungan Direktorat Jenderal Pajak, yang mencapai Rp 112,2 triliun. Apalagi jika dibandingkan nilai komitmen sebesar Rp 141 triliun.

“Sekarang uangnya disimpan saja di perbankan, belum ke real sector. Karena sekarang ini juga ada perlambatan ekonomi, kalaupun masuk ke real sector pengusaha belum bisa jual,” katanya.

Sofyan mengatakan untuk memberikan rasa aman pada investor pemerintah perlu melakukan penegakan hukum yang jelas. Pemerintah tidak perlu takut pada tekanan dari pihak-pihak yang hendak mengganggu stabilitas ekonomi.

(Baca juga:  Ekspor Rambut Palsu Terancam Proteksi Donald Trump)

“Boleh saja semua orang ngomong senaknya, boleh kita berdemokrasi tapi kita juga harus lakukan penegakan hukum,” katanya

Hal yang sama dinyatakan oleh Ketua Indonesia Chamber of Commerce of China (INACHAM), Liky Sutikno. Menurutnya, investor Cina juga memiliki keraguan soal berkembangnya isu SARA di Tanah Air.

Liky mengatakan sejak Maret tahun lalu pihaknya mulai memfasilitasi pembicaraan dengan salah satu investor Cina. “Mereka hendak menginvestasikan dana sebesar US$ 1 miliar pada akhir tahun,” katanya.

Hanya saja, setelah unjuk rasa 411 dan 212 pada November dan Desember lalu, investor tersebut justru mempertimbangkan mengalihkan investasinya ke Malaysia. “Mereka kecewa karena banyak masalah seperti demo-demo ini di Indonesia. Mereka mengatakan mempertimbangkan untuk lari ke negara lain, Malaysia,” katanya.

(Baca juga:  Tanpa Tax Amnesty, Penerimaan Pajak 2016 Cuma Naik 5,7 Persen)

Tercatat selama periode 2011-2016, komitmen investasi dari Cina sebesar US$ 52,7 miliar, meski realisasinya baru 6 persen atau senilai US$ 3,1 miliar dengan total 805 proyek.  Adapun, angka investasi Cina pada semester pertama 2016 naik 533 persen dan berada di peringkat keempat negara investor di Indonesia dengan lebih dari US$ 1 miliar.

Reporter: Muhammad Firman
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait