Ukur Rupiah, Jokowi Minta Yuan Dijadikan Alternatif Dolar

Tak hanya dolar dan yuan, Jokowi juga meminta pelaku pasar untuk lebih memperhatikan mata uang lain seperti euro, korean won, atau poundsterling sebagai pembanding rupiah.
Desy Setyowati
6 Desember 2016, 20:06
Kurs rupiah
Arief Kamaludin|KATADATA

Presiden Joko Widodo meminta yuan dijadikan alternatif dolar dalam menilai mata uang rupiah. Menurutnya, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) saat ini tidak bisa lagi dijadikan satu-satunya patokan untuk mengukur ekonomi Indonesia.

Ia menjelaskan, ketidakpastian global memang meningkat pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS yang kemudian berdampak pada pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Namun jika dibanding dengan mata uang lainnya seperti yuan, Jokowi menilai rupiah masih lebih baik.

“Kalau (hanya) mengukur rupiah dengan dolar, Indonesia akan kelihatan jelek terus. Padahal negara lain juga alami (pelemahan) yang sama,” kata dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2016. (Baca juga: Jokowi Bidik Investasi untuk Substitusi Impor dan Pariwisata)

Selain itu, alasan lain Jokowi untuk menjadikan yuan tolok ukur bagi nilai tukar rupiah adalah karena besarnya nilai perdagangan antara Indonesia dan Cina. Ia menyebut, saat ini Cina adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia, dengan total ekspor mencapai 15 persen. Sementara Eropa 11,4 persen, Jepang 10,7 persen dan Amerika Serikat 10 persen. "Kalau Tiongkok (Cina) terbesar ya harusnya rupiah-renminbi yang relevan," ujarnya.

Advertisement

Hanya saja, jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), Amerika Serikat jugstru merupakan tujuan ekspor terbesar non migas Indonesia. Sepanjang Januari – Oktober 2016, ekspor non migas ke Negri Paman Sam mencapai US$ 12,89 miliar atau 12,12 persen dari total ekspor non migas Indonesia. Sementara ekspor non migas  Indonesia ke Cina nilainya US$ 11,37 miliar atau 10,03 persen dari total ekspor non migas kita.

Tak hanya yuan, Jokowi juga meminta pelaku pasar untuk lebih memperhatikan mata uang lain seperti euro, korean won, atau poundsterling sebagai pembanding rupiah. Apalagi, jika dilihat dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia membaik dilihat dari penurunan inflasi dan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD). “Ini penting untuk edukasi publik, agar tidak hanya memantau kurs terhadap dolar AS semata. Tapi yang lebih komprehensif,” ujar dia.

Grafik: Pelemahan Mata Uang Asia Terhadap Dolar AS 1-23 November 2016
Pelemahan Mata Uang Asia Terhadap Dolar AS 1-23 November 2016

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan, tekanan terhadap rupiah memang tinggi mengingat tingginya ketidakpastian di global. Tren yang terjadi banyak negara maju yang memilih pemimpin nasionalis, seperti Trump. Apalagi dalam waktu dekat Perancis dan Jerman juga akan memilih pemimpin barunya. Kemudian Italia juga memutuskan menolak referendum. “Saya kira perlu dicermati Italia dan Perancis karena uncertainty global. Dia begitu nasionalis kebijakannya, anti kepada Uni Eropa. Ini menambah uncertainty, seperti Trump,” ujar Juda.

Kondisi ini juga akan memicu pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Namun, senada dengan Jokowi, ia pun menilai pasar harus melihat perbaikan dari sisi fundamental ekonomi. Defisit transaksi berjalan, misalnya diperkirakan 1,9 persen tahun ini. Inflasi juga dikisara 3-3,2 persen. Ekspor pun untuk pertama kalinya kembali positif di Kuartal IV, utamanya untuk non minyak dan gas (migas). “Domestiknya positif, tapi dari global ada uncertaintysehingga harus lebih berhati-hati.” (Baca juga: OJK Pantau 90 Persen Dana Repatriasi Masih di Deposito Bank)

Sejak awal tahun, ia mencatat keluarnya dana asing (capital outflow) mencapai Rp 105 triliun. Bahkan sepertiganya pergi pada November saja. Meski begitu, ia pastikan likuiditas valuta asing (valas) di dalam negeri terpenuhi oleh domestik. Ketersediaan valas ini didapat dari repatriasi pengampunan pajak (tax amnesty) dan ekspor manufaktur yang naik 7-8 persen juga mensuplai valas.

Selain itu, aturan kewajiban penggunaan rupiah di dalam negeri juga mengurangi permintaan valas. “Dulupermintaan valas untuk transaksi dalam negeri US$ 8 miliar, sekarang US$ 1 miliar sampai US$ 1,5 miliar,” tutur Juda.

Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait