Sri Mulyani Tarik Pajak Netflix, Spotify hingga Game Online Mulai Juli

Produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan game online dari dalam dan luar negeri akan dikenakan PPN 10%.
Image title
16 Mei 2020, 15:43
Ilustrasi Netflix
123RF.com/Charnsit Ramyarupa

Impor produk dan jasa dari platform digital akan dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Pemungutan PPN tersebutt akan berlaku pada 1 Juli 2020. Ketentuan ini mencakup layanan Netflix, Spotify, hingga game online.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Adapun, kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

“Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha,” demikian dikutip dari siaran pers, Sabtu (16/5).

Dengan demikian, produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan game online, serta jasa digital dari dalam dan luar negeri akan dikenakan PPN. Hal ini serupa dengan perlakuan pada produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN.

Advertisement

(Baca: Netflix Raih Tambahan 15,8 Juta Pengguna di Tengah Pandemi Corona)

Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut akan dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Di antaranya, termasuk pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu selama 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN.

Sementara, pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya. Sedangkan, pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

(Baca: 4 Operator Telekomunikasi Ramal Trafik Data Selama Ramadan Naik 20%)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, selain menciptakan kesetaraan, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait