Jokowi Minta Para Menteri Kendalikan Inflasi Agar Tak Terlalu Rendah

Pandemi Covid-19 menekan daya beli masyarakat. Indonesia mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut pada Juli hingga September 2020.
Image title
22 Oktober 2020, 18:30
Pedagang cabai merapikan dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (3/10/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia kembali mengalami deflasi pada bulan September 2020, yakni sebesar 0,05 persen yang dipengaruhi oleh berbagai
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
Pedagang cabai merapikan dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (3/10/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia kembali mengalami deflasi pada bulan September 2020, yakni sebesar 0,05 persen yang dipengaruhi oleh berbagai harga komoditas yang secara umum menunjukkan adanya penurunan.

Pandemi Covid-19 telah memukul daya beli masyarakat. Salah satu indikatornya, inflasi rendah dan beberapa kali deflasi terjadi di Indonesia.

Presiden Joko Widodo meminta inflasi tetap berada pada titik keseimbangannya. Ia pun berharap, inflasi dapat dijaga agar tidak terlalu rendah.

Jika pada kondisi normal pemerintah berupaya agar inflasi tak terlalu tinggi agar harga barang tetap terjangkau masyarakat, kini situasinya berbalik. "Kali ini kita dituntut mampu tingkatkan infllasi agar tidak terlalu rendah," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020 yang disiarkan secara virtual, Kamis (22/10).

Inflasi yang terlalu rendah akan membuat sektor usaha lesu. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sejumlah stimulus untuk memastikan pelaku usaha tetap berproduksi. Hal ini juga untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran agar tidak ada tekanan pada perekonomian saat mulai pulih.

Stimulus yang telah diberikan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji hingga bansos produktif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong permintaan dan menumbuhkan pasokan yang akan berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran belanja bansos dan belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah (APBD). Tak hanya itu, ia juga meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengutamakan belanja dari produk dalam negeri. Hal ini untuk mendukung produk UMKM serta mendorong perekonomian.

Mantan Walikota Solo itu menambahkan, Gubernur dan Walikota daerah untuk memerhatikan ketersediaan pangan di wilayahnya masing-masing. Sebagaimana diketahui, harga pangan turut memengaruhi pergerakan inflasi.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun telah memeringatkan pandemi Covid-19 dapat menimbulkan krisis pangan. "Saya minta Gubernur dan Walikota hati-hati," katanya.

Karenanya, ketersediaan data pangan secara akurat menjadi penting. Saat ini, pemerintah pusat telah memiliki Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dapat memantau pergerakan harga pada komoditas pangan strategis secara harian di 82 kota.

Jokowi berharap, pemerintah daerah dapat memperkuat data dengan informasi penting lainnya, seperti data produksi dan data konsumsi. Dengan demikian, pemerintah dapat segera mengetahui provinsi yang mengalami surplus pada komoditas tertentu.

"Buat neraca pangan yang akurat agar kalau ada kekurangan pangan, dapat cepat kita atasi," ujar dia.

Tiga Bulan Deflasi

Sebagaimana diketahui, Indonesia mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut pada Juli hingga September atau sepanjang kuartal III 2020. Deflasi beruntun ini terjadi akibat daya beli yang lemah di tengah resesi ekonomi saat ini.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pandemi Covid-19 berdampak pada suplai dan permintaan barang/jasa. Namun beruntung, suplai barang saat ini memadai. Hanya saja, daya beli masih sangat lemah. Kondisi ini menyebabkan deflasi terus terjadi.

"Deflasi yang kembali terjadi pada September di satu sisi karena pasokan memadai. Namun di sisi lain, ini menunjukkan daya beli kita yang masih sangat lemah," ujar Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (1/10).

Indonesia terakhir kali mengalami deflasi berturut-turut selama tiga bulan pada 1999. Saat itu, terjadi deflasi beruntun selama tujuh bulan sejak Maret hingga September usai lonjakan harga akibat krisis moneter 1998.

Adapun daya beli yang melemah terutama terlihat dari tren inflasi inti yang menurun sejak Maret 2020. Mengutip penjelasan pada laman Bank Indonesia, inflasi inti adalah komponen pergerakan harga yang dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi.

"Inflasi inti tahunan pada September sebesar 1,86% merupakan yang terendah sejak BPS dan BI pertama kali menghitung komponen inflasi inti pada 2004," katanya.

Berdasarkan data BPS, komponen inti masih memberikan andil inflasi pada September sebesar 0,08%. Sementara komponen harga yang diatur pemerintah dan harga yang bergejolak memberikan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03% dan 0,1%.

Sementara berdasarkan komponen pengeluaran, deflasi terutama disumbang oleh penurunan harga makanan dan minuman seperti daging ayam ras, telur ayam, bawang merah, dan beberapa jenis sayuran. Namun, masih ada sejumlah komoditas pada kelompok tersebut yang mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng dan bawang putih. 

"Lebih banyak komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga kelompok makanan dan minuman mencatatkan deflasi," katanya.

Harga transportasi juga mengalami deflasi sebesar 0,33% dengan andil sebesar 0,04%. Penurunan harga terutama terjadi pada tarif angkutan udara di 40 kota yang disurvei.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait