Vaksinasi Mandiri Lebih Murah Ketimbang Ongkos Pandemi
Para pengusaha yang bergabung dalam Kamar Dagang Indonesia meminta izin mendapatkan akses vaksin Covid-19 mandiri. Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan payung hukum untuk vaksinasi secara gotong royong ini.
Pemerintah mensyaratkan vaksinasi mandiri ini harus diberikan secara gratis kepada pekerja. Tidak boleh ada potongan gaji atau pungutan dalam bentuk apapun.
"Kami bukan membeli vaksin lalu kami jual. Sama sekali tidak. Kami akan meberikan kepada pegawai secara gratis," kata Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani dalam wawancara dengan Ameidyo Daud dan Yuliawati dari Katadata.co.id, Jumat, 29 Januari 2021.
Rosan yang telah disuntik vaksin Bersama Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pengusaha antusias menyambut rencana vaksinasi mandiri.
Ia menyebut biaya untuk vaksinasi mandiri sejatinya lebih baik ketimbang ‘ongkos pandemi’ yang ditanggung perusahaan akibat pembatasan sosial selama ini. Berikut kutipannya:
Pemerintah akan membuka akses vaksin mandiri melalui perusahaan bagi pekerja. Bagaimana pengusaha menyikapi dan mempersiapkannya?
Kami dari Kadin sudah diminta untuk melakukan pendataan. Pendataan ini ditujukan kepada para pegawai perusahaan, tetapi kami membuka opsi apabila ada perusahaan yang mau memberikan vaksinasi buat keluarga pekerja.
Pemerintah akan membuka akses bagi perusahaan untuk membeli vaksin, dengan syarat vaksin itu akan diberikan secara gratis bagi pekerja. Anda sebagai wakil dari pengusaha menyanggupinya?
Sudah jelas arahan dari pemerintah, ini harus gratis. Tidak boleh dibebankan dalam bentuk apapun kepada pekerja. Jadi tidak boleh misalnya kita potong gaji.
Apakah pemerintah juga menyiapkan sanksi jika ada pengusaha melanggar ketentuan?
Oh iya, itu pasti.
Berarti tidak ada ruang untuk jual beli vaksin?
Enggak lah, semua ini terdata dengan transparan. Semua penerima vaksin akan dicatat nomor induk kependudukan (NIK) dan data ini terintegrasi dengan BPJS kesehatan, degan Telkom. Kami mencoba semaksimal mungkin menutup ruang komersialisasi.
Apakah ada sektor industri tertentu yang akan didahulukan?
Sebetulnya tidak, kemungkinan kami akan melihat menurut faktor risiko, misalnya pada daerah zona merah. Tapi detailnya akan diatur dalam regulasi tersendiri oleh Kementerian Kesehatan.
Apakah Kadin dilibatkan dalam penyusunan regulasi tersebut?
Kami hanya memberikan masukan. Selama ini salah satu yang dibahas misalnya adalah vaksinasi gotong royong oleh perusahaan ini akan menggunakan merek yang berbeda dengan program pemerintah.
Kemudian, tidak boleh ada diskriminasi. Misalnya, perusahaan tidak boleh hanya memberikan pada level manager. Jadi harus secara keseluruhan. Hal-hal seperti itu.
Berikut adalah Databoks jenis vaksin yang dibeli pemerintah:
Dari sisi pengusaha, jika boleh memilih, apakah ada preferensi merek vaksin yang disasar?
Karena ketentuan pemerintah akan dibedakan, maka pasti kami tidak akan menggunakan Sinovac atau merek lain yang ada dalam daftar pemerintah.
Apa alasannya?
Mungkin supaya pendataannya lebih rapi saja. Jadi intinya kami ikut saja arahan dari pemerintah.
Kami kan mengajukan dua hal kepada pemerintah. Pertama, agar kami dapat membeli dari pemerintah. Kedua, apabila diizinkan kami mengimpor langsung dari produsennya.
Untuk opsi impor, kami sudah kontak dengan beberapa produsen. Mungkin nanti kami ambil ke Sinopharm, Novavax, atau Sputnik V Rusia.
Mereka menyampaikan bahwa kami boleh membeli asal pemerintah memberi izin. Dengan demikian, semuanya terpantau oleh pemerintah. Selain itu, semuanya harus tetap atas izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jadi semua aturan itu kami ikuti.
Ini sekaligus untuk menjawab kritik bahwa ini dapat mengurangi jatah vaksin gratis dari pemerintah dan dapat menyebabkan ketidakadilan ya, Pak?
