Istana Buka Peluang PAN dan Demokrat Masuk Kabinet Jokowi
Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbuka bagi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Menurutnya, hanya Jokowi yang berwenang untuk memutuskan masuk atau tidaknya pejabat dari kedua partai ke kabinet.
Moeldoko menduga, Jokowi mungkin sudah memikirkan manuver politik yang bakal terjadi. "Sekarang sudah ada koalisi, tetapi pada ujung perkembangan dinamika politik. Bisa saja ada partai lain yang bergabung, nanti ada formulasi baru," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4) petang.
Moeldoko menyatakan, ada kemungkinan reshuffle kabinet sebelum pelantikan presiden bakal terjadi. Namun, dia juga menyebutkan bisa saja pengumuman kabinet saat pelantikan.
Dia menjelaskan, Jokowi-Amin juga membuka kemungkinan PAN dan Demokrat masuk ke pemerintahan 5 tahun ke depan, meski tak harus sebagai menteri. "Negosiasi tidak hanya di kabinet, bisa saja posisi lain seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyaratan Rakyat)," ujar Moeldoko.
(Baca: PAN Berpeluang Besar Menyeberang ke Kubu Jokowi)
Dia juga belum bisa memastikan apakah bakal ada pejabat menteri yang diisi dari kalangan ulama. Mengingat Ma’ruf Amin sendiri merupakan salah satu nama besar dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia.
Sebelumnya, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menyebut, ada dua partai yang kemungkinan berbalik arah dari kubu Prabowo Subianto (Prabowo) ke kubu Jokowi, yakni PAN dan Demokrat. Di antara dua partai tersebut, Puput, begitu ia biasa disapa, menyebut kans Partai Amanat Nasional (PAN) berbalik arah mendukung kubu Jokowi lebih besar ketimbang Partai Demokrat.
Seperti yang diketahui, dua partai tersebut kian gencar diisukan keluar dari koridor Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Indikasi terbaru ialah pertemuan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hassan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
