Apindo Siapkan Masukan Terkait Revisi UU Monopoli

Undang-undang soal persaingan usaha yang baru nantinya diharapkan bisa menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.
Michael Reily
Oleh Michael Reily
4 Oktober 2017, 21:04
KPPU
Katadata

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah melakukan pembahasan atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya RUU ini diharapkan akan memperkuat peranan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan‎ pengusaha pada dasarnya mendukung pembahasan draf RUU ini di DPR. Ia berharap, undang-undang yang baru nantinya diharapkan bisa menciptakan iklim usaha yang lebih sehat di Indonesia.

Sutrisno menyatakan, alasan utama perlunya pembenahan dalam undang-undang itu adalah karena KPPU memiliki hak eksekutif padahal hanya lembaga administratif. “Apindo sudah menyiapkan masukan mengenai perubahan undang-undang,” kata Sutrisno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/10).

Salah satu pasal yang dibahas adalah penggunaan kata pihak lain pada Pasal 1 Ayat 7 yang menimbulkan kerancuan. Interpretasinya sangat luas bahkan bisa ditafsirkan sebagai persekongkolan secara vertikal, bukannya horisontal atau kartel.

Sutrisno menjelaskan, ada peserta lelang dalam sistem lelang. Sehingga persekongkolan yang terjadi adalah secara vertikal, antara pemerintah dan pelaku usaha yang curang. “Itu tindak pidana, harus dibawa ke KPK bukan KPPU. Korupsi itu wilayah pidana,” ujarnya.

Menurut Apindo, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mesti teliti dalam mengawasi perubahan-perubahan. Pasalnya, keputusan-keputusan yang ditetapkan bakal berdampak kepada RUU yang sedang dibahas di parlemen.

Undang-undang persaingan usaha dan praktik monopoli diperlukan untuk mendukung iklim investasi, jangan sebaliknya. “Pembahasan tentang RUU jangan dipaksakan untuk selesai kalau hasilnya tidak bagus,” ujarnya.

Sebaliknya, KPPU berharap mendapat dukungan dari pemerintah dan DPR dalam amandemen Undang-undang Nomor 5 tentang Persaingan Usaha yang saat ini dibahas oleh dewan. “Harapan kami diperkuat bukan malah diperlemah," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf.

Reporter: Michael Reily

Video Pilihan

Artikel Terkait