2017, Pengusaha Waspadai Dua Rancangan UU Kontroversial

Jika lolos tanpa pengawalan, Rancangan Undang-undang soal persaingan usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan bisa merugikan dunia usaha.
Image title
Oleh Muhammad Firman
21 Desember 2016, 12:40
Rapat Kerja DPR
Katadata

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyerukan dunia usaha untuk mengawal proses penerbitan dua Rancangan Undang-undang tahun depan. Sebab, keduanya dianggap kontroversial dan berpotensi merugikan jika lolos dari pembahasan di parlemen.

Hariyadi menyebut, keduanya adalah RUU Persaingan Usaha serta RUU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

“Pembahasan substansi yang diatur dalam penerbitan UU dan implementasinya sangat potensial menurunkan daya saing sehingga kontraproduktif dengan berbagai upaya perbaikan kebijakan usaha yang telah dirintis sebelumnya.“ ujar Hariyadi di Jakarta (20/12/2016).

Hariyadi mengungkapkan, finalisasi RUU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL-CSR) seharusnya tetap pada koridor yang memungkinkan perusahaan untuk memiliki kebebasan untuk menentukan besaran, bentuk, dan distribusi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikehendaki.

(Baca juga: Pengusaha Optimistis Ekonomi 2017 Tumbuh 5–5,2 Persen)

Draf RUU tersebut, oleh Hariyadi, dianggap turunan implementasi dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan juga. Sementara, dalam UU 40 2007 sendiri masih terdapat ketidakjelasan, terutama antara pasal 1 dengan pasal 74.

Di mana, pada pasal 1 mengandung makna pelaksanaan CSR bersifat sukarela sebagai kesadaran masing-masing perusahaan atau tuntutan masyarakat. Sedangkan pasal 74 ayat 1 bermakna suatu kewajiban. “CSR ini kan pada esensinya voluntary, kalau sudah ditentukan itu berarti namanya pajak dong.” Kata Hariyadi.

(Baca juga: Pengusaha Lega, Tak Ada Razia Dalam Demonstrasi Buruh 212)

Begitu juga dalam revisi UU Persaingan Usaha yang sedang digodog, Hariyadi mengkritik wacana perluasan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha hingga penggeledahan dan penyitaan dokumen. “Lembaga ini menjadi sangat kuat, tapi secara check and balance dipertanyakan,” katanya.

Ia tak ingin kedua RUU itu lolos seperti Undang-Undang Produk Halal yang disahkan pada 2014 lalu. Hingga saat ini, ia mengatakan sudah mengkomunikasikan poin-poin keberatannya dengan pemerintah. Ia mengatakan seharusnya persoalan sertifikat halal seharusnya bersifat voluntary. “kalau perusahaan menyatakan produknya itu halal maka wajiblah hukumnya dia ikut sertifikasi, tapi kalau produknya tidak halal tidak mesti ikut sertifikasi,” Katanya.

(Baca juga:  Pengusaha Cemas Ekonomi Terganggu Gaduh Pilkada Jakarta)

Reporter: Muhammad Firman

Video Pilihan

Artikel Terkait