Demi Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan Food Estate di Kalteng

Food estate yang disiapkan untuk menyokong ibu kota baru akan jadi proyek keroyokan Menteri Basuki, Prabowo dan Erick.
Pingit Aria Mutiara Fajrin
Oleh Pingit Aria Mutiara Fajrin
25 Juni 2020, 17:28
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Pemerintah memastikan rencana pindah ibu kota baru tetap berlanjut di tengah pandemi corona. Salah satu yang disiapkan adalah lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa proyek tersebut bakal dikerjakan di atas lahan seluas 165 ribu hektare. Meski, sebenarnya terdapat lahan potensial seluas 295.500 hektare.

"Dari 165 ribu hektare itu, yang sudah diolah petani setiap tahun 85.500 hektare fungsional, yang PU selalu pelihara setiap tahun secara reguler ada 57.200 ribu hektare," kata Basuki di Komisi V DPR RI, Rabu (24/6).

Basuki sempat meninjau lokasi tersebut secara langsung. Dari pemantauan itu ditemukan sejumlah persoalan. Dia menyebut, selama ini dari lahan seluas 57.200 hektar tersebut hanya mampu memproduksi hasil panen 1,7 ton - 2,9 ton per hektare.

Menurutnya, proyek ini akan melibatkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN Erick Thohir. "165 ribu hektare itu tahun depan kita mulai dengan menggerakkan BUMN. Menhan juga termasuk untuk bisa ikut karena menurut beliau, ini adalah program ketahanan non-militer," kata Basuki.

(Baca: Mengenal Program Food Estate Pemerintah dan Kritiknya)

Sedangkan Prabowo dilibatkan karena pangan merupakan bagian penting dalam ketahanan negara. "Ketahanan pangan itu diperlukan untuk ketahanan non-militer. Jadi beliau [Prabowo] akan menggerakkan pemuda-pemuda yang dibekali dengan kompetensi komputer dan pertanian," ujarnya.

Persiapan Anggaran

Dari sisi anggaran, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan bahwa anggaran pemindahan ibu kota baru masih sangat kecil, yaitu sebesar 5,12% dari keseluruhan anggaran perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 760,41 miliar.

Sehingga, total anggaran pemindahan ibu kota pada tahun 2021 mendatang sebesar Rp 38,91 miliar. "Tidak ada prioritas buat IKN (Ibu Kota Negara), untuk 2021 itu anggaran rutin, hanya 5,12% dari anggaran perencanaan dan pembangunan nasional, kecil sekali," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Saat ini, anggaran pemerintah masih difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. "Mengenai ibu kota negara baru, kita nanti akan lihat di dalam Nota Keuangan 2021 saja lah ya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual APBN KiTa, Selasa (16/6) lalu.

Nota Keuangan 2021 akan dibacakan oleh Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2020 mendatang.

(Baca: Pengamat Minta Pemerintah Pikirkan Ketahanan Pangan di Ibu Kota Baru)

Pemindahan PNS

Lalu, bagaimana dengan rencana memboyong Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke ibu kota baru di kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan rencana itu masih berjalan dan diproyeksi rampung pada tahun 2024.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, meski saat ini Indonesia tengah dihadapi pandemi Covid, persiapan pemindahan PNS tetap dilaksanakan. "Kami sudah mempersiapkan sebuah roadmap," katanya dalam sebuah diskusi virtual, Senin (22/6) lalu.

Reporter: Antara

Video Pilihan

Artikel Terkait