Perbaikan Iklim di Persimpangan Jalan Akibat Pandemi Covid-19

Tahun ini, penurunan emisi karbon tidak disebabkan oleh kebijakan maupun kesuksesan efisiensi energi, tetapi disrupsi pandemi corona. Pada bulan Maret – April 2020, polusi DKI Jakarta bahkan berada pada level terendah selama tiga tahun terakhir seperti dilaporkan oleh Siswanto, Kepala Sub Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Namun, emisi dikhawatirkan akan kembali meningkat ketika roda perekonomian berputar kembali.

Pola bekerja dan mobilitas manusia berubah akibat Covid-19. Sejak pandemi, kebijakan pembatasan sosial atau social distancing mendorong aktivitas kerja jarak jauh yang berujung pada penurunan aktivitas transportasi. Penurunan lalu lalang kendaraan jelas menurunkan tingkat emisi, tetapi mungkin hanya sementara. Pelonggaran restriksi di kala masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi sudah mulai membuat ruas-ruas tol Jakarta macet lagi.

Pandemi ini membuat perjuangan menghadapi perubahan iklim berada di tengah persimpangan. Kini, masa depan perubahan iklim tergantung pada kacamata pemerintah dalam melihat pandemi. Apakah pandemi menjadi hambatan atau malah menjadi batu loncatan bagi penurunan emisi?

(Baca: Perpres EBT Terus Digodok, Pemerintah Pilih Empat Skema Harga Listrik)

Menakar Usaha Penurunan Emisi

Dalam rapat terbatas di awal Juli 2020, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya terhadap target penurunan emisi sebesar 29% dibandingkan kondisi business-as-usual pada tahun 2030 dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan luar negeri. Jokowi meminta jajarannya untuk fokus pada program rehabilitasi hutan, penanganan kebakaran hutan, pengembangan biodiesel dan pengembangan energi surya dan angin. Gestur ini membawa angin positif bagi penurunan emisi, tetapi pelaksanaan program dan arah kebijakan menjadi hal yang lebih ditunggu saat ini.

Jika melihat lebih detail target penurunan emisi, sektor energi dan kehutanan memang dua sektor yang membutuhkan perhatian khusus dibandingkan sektor limbah, sektor pertanian, dan sektor proses industri dan penggunaan produk (IPPU). Penurunan emisi di sektor energi dan kehutanan ditargetkan masing-masing sebesar 11% dan 17,2%, seperti tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Ini artinya hampir seluruh target penurunan emisi 29% dipikul dua sektor ini.

(Baca: Target Turunkan Emisi Karbon 26%, Jokowi Minta Jajarannya Konsisten)

Sementara, sektor energi adalah sektor yang bakal memiliki tingkat emisi tertinggi dibanding sektor lainnya menurut estimasi model NDC. Ini semakin meningkatkan urgensi transisi ke energi bersih dan efisiensi energi, masing-masing berkontribusi terhadap 54,3% dan 30,7% dari keseluruhan penurunan emisi pada tahun 2030 di sektor energi.

Kegagalan melakukan aksi mitigasi di sektor kehutanan dan energi berarti kegagalan mencapai keseluruhan target emisi.

Ancaman Pandemi bagi Perubahan Iklim

Pandemi tidak hanya mengakibatkan kendaraan berhenti, tetapi juga realisasi proyek dan investasi. Realisasi proyek energi terbarukan, sebagai salah satu tombak penurunan emisi, juga mengalami penundanaan akibat pandemi, seperti disampaikan Direktur Konservasi Energi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Hariyanto.

Harga yang kompetitif menjadi aspek krusial untuk beralih dari energi fosil ke sumber energi terbarukan yang bersih. Walaupun harga energi terbarukan berangsur menunjukkan penurunan, namun penurunan harga komoditas energi fosil, seperti minyak dan batu bara, kembali memperlebar jurang kompetisi.