Moral Ekonomi Baru

Pandemi Covid-19 akan memperburuk ketimpangan di banyak negara. Prinsip yang harus dipertahankan adalah ekonomi inklusif.
Meuthia Ganie-Rochman
Oleh Meuthia Ganie-Rochman
8 Agustus 2020, 11:00
Meuthia Ganie-Rochman
KATADATA/JOSHUA SIRINGO RINGO
Pedagang gitar rumahan memotret barang dagangannya untuk dijual secara daring di Ciledug, Tangerang, Banten, Senin (20/7/2020). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong 10 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhubung dengan platform digital atau "go online" hingga akhir tahun ini.

Setelah bencana, seharusnya suatu masyarakat dapat menghasilkan perubahan besar ke arah perbaikan sosial dan ekonomi. Jika tidak, itu akan menjadi tragedi tersendiri. Covid-19 dipandang sebagai pandemi yang merontokkan sendi-sendi ekonomi abad 21. Kegiatan ekonomi di banyak bidang dibekukan bukan oleh aspek moneter, melainkan oleh keharusan menjaga kontak fisik.

Akibat penciutan ini, dampak ekonominya memukul sebagian besar wilayah ekonomi. Di seluruh dunia, misalnya, diperkirakan sekitar tambahan 40-60 juta orang jatuh pada kemiskinan absolut (Jun 5, 2020, Daron Acemoglu, Project Syndicate).

Masalah pandemi corona saat ini seperti lautan tak dikenal (unchartered waters) yang memaksa negara berlayar untuk menghindari musibah yang lebih besar. Setiap negara memiliki kondisi kapal dan nakhoda yang berbeda-beda.

Banyak analisis di tingkat internasional yang mengangkat masalah kapasitas negara dalam menangani masalah dua-sisi-mata-uang pandemi, yaitu penyakit dan keberlangsungan ekonomi. Berbeda dengan krisis keuangan global (1930-an, 1998, 2008) yang diselesaikan dengan menggunakan instrumen moneter, krisis keuangan saat ini harus diatasi di tengah keharusan pencegahan pandemi.

Dampak untuk Indonesia besar sekali. Saat ini saja, angka kemiskinan bertambah sekitar 1,6 juta (menjadi 26,4 juta) sejak September 2019.  Akan lebih banyak lagi yang jatuh ke kategori miskin karena selama ini terdapat lebih dari 12 juta orang masuk ketegori hampir miskin. Belum lagi kelompok ekonomi lain yang akan turun tangga baik karena kegiatan bisnis yang menciut atau karena perubahan gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat.  

Kondisi ini akan mengarah pada perubahan struktural, yaitu bisnis mana yang bertahan, yang menjadi lebih dominan, dan sebagainya. Perubahan struktural akan membawa perubahan banyak sekali dalam institusi dan organisasi ekonomi.

Wacana internasional penyelamatan ekonomi saat ini masih terfokus pada penyuntikan modal dan penciptaan penawaran (consumer demand) masyarakat. Dalam wacana, terdapat kekhawatiran bahwa berapa banyak pun negara menuangkan dana untuk modal dan keringanan usaha, tingkat permintaan masyarakat sangat rendah karena membekunya kegiatan di banyak sektor.

Pandemi yang mengubah gaya hidup memberi kesempatan besar bagi beberapa sektor, seperti industri bahan makanan pokok, alat kesehatan, dan perdagangan daring. Sejak kerumunan dibatasi, perdagangan dan industri hiburan banyak beralih ke daring. Sehingga, penggunaan metode daring menjadi semacam keharusan untuk dapat bertahan. Metode daring menjadi semacam mantera untuk menyelamatkan perekonomian, terutama penyelamatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendominasi 99% lapangan kerja dan menyerap 97% tenaga kerja (Databoks, Katadata).

Terdapat kekhawatiran bahwa mode produksi dan perdagangan harus mengandalkan digital padahal banyak dari sektor industri yang belum menguasainya. Namun ada permasalahan yang lebih besar dari permasalahan di atas. Mode digital akan mempengaruhi penguasaan pasar. Banjir informasi tentang produk dan pelayanan membuat konsumen melakukan seleksi digital pada beberapa yang sudah menojol. Terjadi the winners take all, meskipun yang disebut pemenang itu beberapa habis-habisan berinvestasi untuk membangun kebiasaan konsumen.

Jadi mantera digital itu manjur untuk mengefisienkan produksi namun tidak berarti menciptakan pasar yang inklusif. Covid-19 juga merontokkan banyak perusahaan startup digital: lebih dari 40% berada dalam kondisi buruk (Katadata Insight Center)

Ekonomi sebelum Covid-19 sudah menciptakan suatu sistem ekonomi yang mengandalkan pada pekerja lepas. Justru digitalisasi mempermudah proses ini.  Secara global, tumbuh kelas pekerja lepas (prekariat)  yang tanpa jaminan sosial pekerjaan (Guy Standing, World Economic Forum 2016). 

Perusahaan-perusahaan mengurangi penyerapan tenaga kerja tetap dan menyerahkan sebagian rantai nilainya pada jasa lepas dan proses digitalisasi. Perusahaan semakin mengecil perannya sebagai institusi transformasi keahlian dan profesi. Kecenderungan digitalisasi perusahaan ini akan semakin meningkat selama dan pasca pandemi untuk alasan kesehatan.  

Covid-19 akan memperburuk ketimpangan di banyak negara karena tiga faktor. Dua pertama telah disebut yaitu kecenderungan digitalisasi jasa dan produksi. Karakter eknomi digital memperkuat logika penyingkiran persaingan yang sukar dikendalikan dengan peraturan anti-monopoli dan menempatkan platform sebagai senjata digital (The Economist, 1 Desember 2012). Terakhir adalah tertekannya institusi demokrasi yang sebelumnya sedikit banyak menahan dominasi kembar ekonomi-politik.

Kecenderungan ke depan adalah pembesaran keterlibatan negara untuk mencegah kelaparan dan kekacauan/ketidakstabilan sosial akibat depresi (The Economist, 23 April 2020). Untuk pembiayaan program kesejahteraan, ekonomi negara akan mengandalkan pajak pada lebih sedikit organisasi ekonomi yang dapat bertahan. Ketiga faktor ini kan bekerja seperti lingkaran setan, jika logika penyelesaian terbatas pada premis ekonomi konvesional sebelum pandemi Covid-19.  

Jadi para intelektual harus memikirkan jalan lain untuk menyelamatkan kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara baru mengelola perekonomian. Prinsip yang harus dipertahankan adalah ekonomi inklusif. Pemikiran ini harus melampaui gagasan “penguatan UMKM” dan digitalisasi. UMKM dan digitalisasi tanpa konsep subtantif tentang bagaimana bekerjanya struktur perekonomian adalah ilusi.

Banyak kemungkinan untuk setiap negara. Namun ada beberapa hal pokok yang harus ditinjau. Pertama,  tingkat  keterkaitan antar-industri. Jelas bahwa mengandalkan penyerapan oleh industri besar sudah masa lalu karena alasan kesehatan.

Jadi jalan yang harus ditempuh adalah membangun keterlibatan UMKM seluas mungkin. Porsi produksi barang dan jasa harus dialihkan ke pelibatan UMKM. Apalagi sektor-sektor yang harus dikembangkan di semua negara akibat pandemi ini adalah sektor yang sesungguhnya membuka peluang keterlibatan industri yang tidak canggih seperti agro industri, agro pariwisata, pemenuhan kebutuhan konsumen esensial dan diproduksi dengan prinsip frugal.

Dengan membangun UMKM artinya memberikan kesempatan yang lebih besar, artinya berbagai sumber daya harus dialokasikan untuk penguatan mereka. Sebagai contoh, bagaimana membuat UMKM dapat memasok berbagai kebutuhan terkait pangan dengan standar kesehatan yang baik. Bahkan barang yang lebih canggih, seperti alat transportasi dengan melibatkan komponennya dari UMKM.

Moral ekonomi inklusif memaksa suatu negara memetakan kembali beberapa hal pokok, yaitu bentuk keterkaitan antar-industri, UMKM sektor yang mana yang harus diperkuat, dan kesiapan yang berbeda antar-UMKM. Peran pemerintah adalah membuat kebijakan yang membangun keterkaitan antara sektor industri yang kuat dengan antar-UMKM. Juga kebijakan yang mengharuskan pihak swasta terlibat dalam transformasi ketrampilan UMKM.

Penguatan ketrampilan pasti bukan memberi pelatihan dengan pengetahuan sebelum pandemi. Perekonomian sudah berubah, banyak cara yang tidak relevan. Bagian dari ketrampilan baru adalah membangun keterkaitan antar-industri, dengan standar dan ketrampilan baru. Artinya, bukan UMKM-nya saja yang harus membangun keterampilan itu, melainkan juga industri yang lebih kuat – termasuk Badan Usaha Milik Negara, dalam suatu jaringan produksi.

Dari pengembangan industri frugal tadi yang harus diselesaikan negara adalah ketergantungan Indonesia pada bahan baku yang sebenarnya bagian dari sektor yang harus dikembangkan selama atau pasca-pandemi seperti gula dan kedelai di industri makanan atau bahan dasar obat yang sangat tergantung dari Cina. Apa yang menjadi sektor industri di suatu masa, seharusnya harus dikontrol atau dihapuskan tingkat ketergantungannya. Bagaimana mungkin menghasilkan industri susu untuk bayi yang murah untuk rakyat Indonesia yang banyak menjadi miskin kalau industri peternakannya tidak beres?

Moral ekonomi baru juga menyangkut “pengetahuan yang dapat digunakan secara inklusif”. Sebagai contoh, selain menciptakan bahan dasar obat, pemerintah seharusnya mendorong perusahaan bermodal besar untuk mengembangkan riset herbal sehingga mempunyai dasar ilmiah. Hasil riset digunakan oleh banyak UMKM untuk menghasilkan obat-obatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi dapat dikatakan prinsip-prinsip kekayaan intelektual harus ditinjau kembali: mana yang esensial dan menjadi kewajiban pemerintah bersama industri besar untuk mengembangkannya tanpa terkait monopoli penggunaan. Juga harus dikendalikan logika winners take all perusahaan pengembang digital. Perusahaan aplikasi digital selalu berargumen bahwa mereka membantu puluhan atau ratusan ribu produsen atau penyedia jasa. Harus ditinjau lagi, apa yang dikorbankan dengan logika seperti itu.

Kewajiban perusaan seperti itu harus melampaui “memberi pelatihan” mitranya sendiri. Dengan kekayaannya, mereka berkewajiban membantu pemerintah membangun basis ekonomi kerakyatan yang lebih sustainable. Contohnya, membangun institusi asuransi khusus pekerja lepasan, membangun indutri agrikultur melampaui tujuan untuk menambah mitranya (lebih tepat, kliennya).

Masa perekonomian dengan tujuan menghasilkan berbagai perusahaan besar karena kemampuannya bersaing, lalu membayar pajak pada negara, seharusnya diakhiri. Logika baru adalah ekonomi inklusif, untuk kestabilan sosial dan ekonomi bangsa ke depan.

Meuthia Ganie-Rochman
Meuthia Ganie-Rochman
Sosiolog Organisasi, Universitas Indonesia
Editor: Redaksi

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait