Tata Guna Lahan Proyek Lumbung Pangan
Presiden Joko Widodo baru saja menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Tujuan dari pembangunan lumbung pangan (food estate) adalah untuk membangun ketahanan pangan. Dengan adanya cadangan yang sesuai dengan kebutuhan nasional, harapannya tidak terjadi krisis pangan di masa depan. Proyek lumbung pangan sudah dimulai sejak Orde Baru dengan proyek swasembada pangan, namun lambat laun proyek swasembada pangan tergerus industrialisasi.
Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama sebenarnya proyek lumbung pangan telah dicanangkan, hal ini terlihat dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/KPTS/KN.130/K/02/2016 tentang petunjuk teknis pengembangan lumbung pangan masyarakat. Latar belakang terbitnya surat keputusan ini adalah pengembangan lumbung pangan masyarakat merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan untuk pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan.
Persoalan proyek lumbung pangan seperti tercantum dalam lampiran I Keputusan Menteri Pertanian tersebut adalah tentang ketersediaan dan tata guna lahan. Pandemi Covid-19 membuat Presiden kembali mengintensifkan proyek ini karena aspek cadangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan. Di samping itu, lumbung pangan dapat pula digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan makanan yang bersifat sementara, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana. Dalam hal ini pandemi Covid-19 termasuk dalam bencana nonalam dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.
Mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Dalam hal ini frasa kata kearifan lokal menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah misalnya berladang di hutan, memelihara ikan di tengah perladangan (beje) maupun aktivitas lainnya yang potensial menimbulkan kendala pada proyek lumbung pangan nasional.
Tata Guna Lahan
Persoalan utama dari proyek lumbung pangan nasional ini adalah masalah tata guna lahan yang belum terpetakan secara jelas. Posisi proyek lumbung pangan nasional 2020 di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau belum dimasukkan dalam rencana tata ruang propinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 tidak memasukkan area untuk proyek tersebut.
Bahkan mengacu pada RTRW Kalimantan Tengah, area yang akan menjadi lumbung pangan nasional masih diperuntukkan untuk perkebunan dan hutan tanaman industri. Kondisi semacam ini terjadi karena belum terimplementasikannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000. Akibat dari kondisi ini maka penyusunan RTRW tidak didasarkan pada fungsi tata guna yang aktual dan bahkan hingga saat ini belum tersedia peta yang terintegrasi sebagai pedoman semua instansi.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
