KPK dan Kekosongan Institusional

KPK memiliki fungsi spesifik yang sangat penting, yaitu membersihkan urat-urat ranah penanganan korupsi. Dengan fungsi seperti itu, ia harus bersifat khusus sebagai suatu organisasi.
Meuthia Ganie-Rochman
Oleh Meuthia Ganie-Rochman
19 Juni 2021, 11:00
Meuthia Ganie-Rochman
Katadata/Ilustrasi: Joshua Siringo-Ringo
Gedung KPK

Kekosongan institusional adalah istilah dalam pemikiran pembangunan ekonomi. Istilah ini digunakan untuk beberapa keadaan. Pada awalnya digunakan untuk menggambarkan ketiadaan pengaturan formal untuk membuat ekonomi  lebih efisien. Namun belakangan istilah ini digunakan untuk keadaan dimana institusi yang ada menghambat kelancaran proses ekonomi. 

Konsep ini sesungguhnya bisa diterapkan untuk menganalisis bekerjanya institusi dalam masyarakat untuk tujuan kesejahteraan non-ekonomi. Hampir sama dengan pengertian “kelemahan institusional” yang sering digunakan, kekosongan institusional (institutional void)  diletakan dalam suatu proses yang melibatkan hubungan sejumlah institusi atau organisasi.

Tulisan ini ingin membahas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan konsep kekosongan institusional. Selama ini pembahasan tentang KPK cenderung dilihat sebagai institusi individual. Akibatnya, pengaruh dari kondisi dan kinerja KPK cenderung dilihat terbatas dan banyak pula yang hanya melihatnya dari aspek hukum.

Padahal, komisi antirausah adalah organisasi penting yang berdampak dalam banyak aspek. KPK, jika dijalankan sesuai dengan prinsip awalnya, berdampak pada jaringan sejumlah institusi dalam masyarakat. KPK ternyata juga berdampak secara sosial, sebagai penggerak tumbuhnya budaya antikorupsi . 

Advertisement

Saat KPK didirikan, tujuannya sangat jelas yaitu mengatasi kelemahan semua lembaga penegak hukum yang ada dalam menangani korupsi. Karena itu, kewenangannya melampaui semua lembaga yang ada. KPK, misalnya, mempunyai kewenangan dari mulai penyidikan hingga penuntutan, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tanpa perlu meminta izin lembaga lain, serta mengawasi dan mengambil perkara jika diperlukan. 

Jadi secara jalinan institusional, meski banyak wewenangnya mirip dengan lembaga penegak hukum lain, KPK memiliki fungsi spesifik yang sangat penting, yaitu membersihkan urat-urat ranah penanganan korupsi. Dengan fungsi seperti itu, KPK harus bersifat khusus sebagai suatu organisasi. Dia harus mempunyai keahlian yang sebelumnya belum terbangun di lembaga lain.

Sebagai organisasi, dia juga harus mempunyai model akuntabilitas (internal dan eksternal) yang baik. Pada saat didirikannya, berbagai organisasi internasional berasal dari negara negara sahabat bekerja sama dengan para ahli di Indonesia, membangun fondasi organisasi KPK yang berbeda ini. Tampaknya kerja panjang penguatan kelembagaan ini berhasil, dilihat dari banyaknya pengakuan internasional atas kinerja lembaga ini.  

Fungsi penting (crucial) lain dari KPK yang menunjukkan bahwa lembaga ini adalah primus inter pares (yang utama dari yang setara) dari lembaga antikorupsi lainnya adalah program pencegahannya. Banyak pihak yang tidak memperhatikan bahwa selama ini KPK banyak memimpin perbaikan kelembagaan. Program terpenting adalah perbaikan governansi pemerintah daerah.

Sebenarnya KPK juga mulai fokus pada perbaikan sektoral yang dianggap sangat penting, seperti tata kelola sumber daya alam. Semua program ini dapat dilihat dari laporan tahunan KPK, cukup detail termasuk alokasi dana.

Fungsi krusial kelembagaan ketiga adalah sebagai pendorong gerakan antikorupsi dalam masyarakat. KPK dianggap sebagai mitra yang dipercaya sebagai lambang gerakan korupsi oleh berbagai organisasi non pemerintah.

Meskipun beberapa lembaga swadaya masyarakat atau LSM tetap mempunyai sikap kritis yang diperlukan, mereka menganggap KPK sebagai tempat menyatukan ide dan gerakan. Survei LSI 2018 dan 2019 KPK masih dianggap lembaga yang paling dipercaya  

Tetapi sebagai lembaga, seperti lembaga manapun, dia harus terus memperbaiki diri untuk menghadapi tantangan baru. Penelitian yang pernah saya lakukan pada 2015 dan pengamatan lanjutan sampai 2019, apa yang diperlukan KPK bukan tentang model akuntabilitas karena “kurang pengawasan”. KPK sudah punya basis kontrol akuntabilitasnya sendiri. Bahkan, di luar kontrol desain  kelembagaan, kontrol masyarakat pun selalu ada.

Penguatan KPK lebih pada kapasitas perbaikan integrasi organisasi, sehingga program satu dengan yang lain berdampak lebih mendalam. KPK juga memerlukan ruang lebih banyak untuk mengangkat penyidik yang dibutuhkannya. 

Selain itu, KPK perlu meningkatkan kapasitasnya memahami dan menangani model kejahatan keuangan baru. Selama ini kasus yang tertangani KPK bisa dikatakan model kejahatan tidak terlalu canggih. Selain itu, diperlukan pembaharuan pendekatan penanganan jaringan korupsi, dengan pendekatan case building lebih banyak. Namun pendekatan itu memang membutuhkan sumber daya yang cukup besar. 

KPK juga memerlukan lebih banyak pendekatan kerja sama dengan organisasi dalam masyarakat. Dukungan individu dan organisasi profesional pasti bisa lebih banyak diperoleh, sejauh KPK dianggap organisasi yang kredibel dan masih dianggap sebaga organisasi lokomotif. 

Namun untuk menjalankan semua itu, KPK membutuhkan perlindungan dari campur tangan pihak yang ingin memperlemahnya. Dalam kerangka interksi kelembagaan, KPK, seperti organisasi strategis lainnya, akan dipengaruhi oleh interaksi dari kelompok strategis yang memiliki orientasi, kepentingan, dan kekuatan masing masing.

Interaksi antar kelompok strategis ini akan mempengaruhi keberadaan KPK melalui aturan formal (institutional framework) yang mengatur bagaimana KPK harus bertindak secara aturan, termasuk bagaimana berhubungan dengan pihak lain.

Di tengah itu adalah arena upaya perbaikan kelembagaan./tata kelola/antikorupsi.  Daya gerak KPK yang diatur oleh hukum jelas menentukan ruang dan kecepatan bertindak. Namun bukan hanya peraturan yang mempengaruhi daya kepemimpinan KPK. Jika KPK dipandang sebagai kurang bergigi, atau kurang kredibel, maka lembaga publik lainpun, di pusat maupun daerah, akan enggan menerima kepemimpinan perbaikan kelembagaan mereka.

Ini pernah terjadi saat terjadi tekanan pada pimpinan KPK sekitar 2015. Setelah itu, terasa penurunan antusiasme menerima KPK dalam perbaikan kelembagaan terjadi di beberapa daerah, hingga keadaan mulai membaik lagi setelah diangkat periode komisioner berikutnya. Harus disadari keengganan pemerintah daerah dalam perbaikan kelembagaan seringkali karena memang tidak mudah dan penuh tantangan, sehingga dibutuhkan semacam lembaga pemimpin dalam proses itu. 

Rentetan kejadian yang menimpa KPK, mulai dari revisi Undang-Undang (UU) KPK hingga masalah wawancara pegawai KPK, menimbulkan protes luas dalam masyarakat. Protes ini bukan karena “perbedaan pandangan” atau “kurang paham” tapi protes dilontarkan oleh para intelektual yang kredibel, organisasi kemasyarakatan utama, diangkat di media massa yang kredibel, dan juga LSM yang mempunyai rekan jejak yang jelas sebagai organisasi yang menangani isu korupsi. 

Semua peristiwa ini menimbulkan masalah  kekosongan peran spesifik (institutional void) dalam rangkaian upaya penanganan korupsi. Institutional void KPK terjadi dalam dua cara. Pertama, menurunnya  kemampuannya berperan sebagai primus inter pares sebagai lembaga utama yang memperbaiki kapasitas lembaga lain menangani korupsi. Kedua, menjadi penggerak antusiasme masyarakat, dimana energi masyarakat bisa digerakkan dalam penanganan korupsi. 

Semoga tulisan ini dapat menyadarkan betapa pentingnya membangun kredibilitas KPK untuk mempertahankan gelombang panjang melawan korupsi. Tentu untuk kesejahteraan dan bangsa yang bermartabat. 

 

Meuthia Ganie-Rochman
Meuthia Ganie-Rochman
Sosiolog Organisasi, Universitas Indonesia
Editor: Redaksi
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait