Penyidik KPK: Polemik TWK di Tangan Presiden
Para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih menunggu respons Presiden terkait dengan banding administrasi yang sudah diajukan pada Juli 2021 silam.
Penyidik KPK non-aktif Harun Al Rasyid menegaskan masa depan para penyidik kini bergantung pada keputusan Presiden. Pasalnya, Mahkamah Agung telah menolak uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat TWK. Dalam putusannya, MA berargumen Perkom 1/2021 bukan menjadi penyebab para pegawai KPK tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, nasib para pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat kini berada di tangan pemerintah.
“Domain pemerintah ini untuk mengambil sikap. Temuan -temuan Komnas HAM dan Ombudsman harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya kepada Katadata, Jumat (10/9).
Harun melanjutkan, seluruh pemangku kepentingan seperti KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan Ombudsman sudah memutuskan. Saat ini tinggal menunggu sikap Presiden Joko Widodo. “Saya yakin Presiden akan mengambil sikap sesuai dengan arahan beliau yang pertama yakni tidak boleh ada pemecatan,” Harun menambahkan.
Pada Juli 2021 silam, sejumlah pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) mengajukan banding administrasi kepada Presiden. Namun, sampai saat ini belum ada respons dari Kepala Negara. Menurut Harun, jika dalam waktu 10 hari Presiden tidak memberikan jawaban, artinya Presiden sudah menerima banding tersebut. Ia pun menyarankan Presiden segera menyatakan hal tersebut saat ini mengingat semua lembaga sudah bekerja.
Sehari sebelumnya, Mahkamah Agung telah menolak uji materi Perkom 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
