Partai Demokrat Kubu Moeldoko Bantah Ada Perpecahan Internal
Kubu Demokrat pimpinan Moeldoko membantah telah terjadi perpecahan di sisi internal mereka.
Rusdiansyah, Kuasa Hukum Moeldoko, mengatakan kliennya tidak pernah menunjuk Yusril Ihza Mahendra maupun Yosef Badeoda sebagai pengacara. Menurutnya, Yusril ditunjuk oleh empat kader Demokrat yang dipecat AHY untuk menggugat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ke Mahkamah Agung.
“DPP Demokrat pimpinan Moeldoko hanya menunjuk kantor hukum Rusdiansyah & Partners sebagai kuasa hukum,” ujarnya, Senin (4/10).
Rusdiansyah juga membantah Moeldoko dan timnya mengatur pertemuan di Ampera, Jakarta Selatan dengan seorang sosok berpengaruh. Klaim kubu AHY, pertemuan ini batal karena Rusdiansyah membocorkan pertemuan tersebut kepada pihak lain. Namun menurut Rusdiansyah, pertemuan ini tidak pernah terjadi. Ia juga masih dipercaya Moeldoko sebagai penasihat hukum.
Lebih lanjut, Rusdiansyah juga membantah pernyataan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat AHY, Herzaky Mahendra Putra yang menyebut ia sempat diperiksa polisi atas tuduhan pembuatan surat kuasa palsu. “Itu sangat mengada-ngada. Sampai saat ini saya tidak pernah diperiksa polisi terkait tuduhan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar Minggu (3/10) Herzaky menyebut Moeldoko sebagai sosok ambisius yang ingin menjadi presiden. Ia menyebut saat menjadi Panglima TNI, Moeldoko pernah mendatangi SBY pada Mei 2015 untuk meminta mengangkat Marzuki Alie menjadi Sekjen Partai Demokrat.
“Waktu itu Pak SBY marah,” ujarnya.
Herzaky melanjutkan Moeldoko juga kembali mendatangi SBY setelah pensiun sebagai tentara. Kali ini, ia meminta diangkat menjadi Ketua Umum partai. Namun, SBY menegaskan jabatan Ketua Umum harus Pdilakukan melalui mekanisme kongres.
Dalam kesempatan itu, Herzaky juga meminta Moeldoko untuk mengikuti jejak para jenderal lainnya yang mendirikan partai politik jika ingin menjadi presiden. “Jangan ganggu partai lain,” ujarnya.
Polemik soal kepemimpinan sah Partai Demokrat terus meruncing seiring dengan keterlibatan Yusril Ihza Mahendra. Advokat sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini disewa oleh empat orang kader Demokrat yang dipecat oleh AHY untuk menggugat AD/ART partai. Ini menjadi terobosan hukum di Indonesia sebab belum pernah ada yang melayangkan gugatan AD/ART partai politik ke MA. Sebelumnya, gugatan AD/ART biasanya dilayangkan ke Mahkamah Partai.
