Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Perindo

Kasus korupsi Perum Perikanan Indonesia (Perindo) bermula dari penerbitan surat utang jangka menengah senilai Rp 200 miliar yang digunakan untuk modal kerja.
Image title
21 Oktober 2021, 19:19
Pedagang menjual ikan segar di Pasar Ikan Modern Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/2/2021). Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) sebagai BUMN perikanan menargetkan penjualan ikan pada tahun 2021 naik jadi dua kali lipat menjadi R
ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.
Pedagang menjual ikan segar di Pasar Ikan Modern Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/2/2021). Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) sebagai BUMN perikanan menargetkan penjualan ikan pada tahun 2021 naik jadi dua kali lipat menjadi Rp849 juta dibandingkan dengan penjualan tahun 2020 sebesar Rp447 juta yang didukung salah satunya melalui keberadaan Pasar Ikan Modern.

Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pihaknya telah memeriksa tujuh orang dalam kasus ini. Pada akhirnya kejaksaan menetapkan Wakil Presiden Perdagangan Perindo Wenny Prihatini dan dua orang dari pihak swasta sebagai tersangka. Keduanya yakni Direktur PT Kemilau Bintang Timur Lalam Sarlam dan Direktur PT Prima Pangan Madani Nabil M Basyuni.

Leonard mengatakan tersangka Wenny ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung. Adapun Lalam dan Nabil ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Seluruhnya ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 21 Oktober hingga 9 November 2021," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (21/10).

Kasus ini bermuara pada penerbitan medium term note (MTN) senilai Rp 200 miliar oleh Perindo yang sedianya digunakan untuk modal kerja pada Agustus dan Desember 2017. Namun, dalam praktiknya Kejaksaan menduga Perindo tidak melakukan kontrol ketat terhadap mitra kerja Perindo yang menggunakan dana MTN tersebut.

Padahal, mitra yang bersangkutan terindikasi kredit macet. Hal ini akhirnya mengakibatkan keterlambatan perputaran modal kerja. Sebagian besar transaksi akhirnya mengakibatkan piutang macet dengan total nilai Rp 181,1 miliar.

Reporter: Nuhansa Mikrefin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait