DPR Sepakat Bawa Revisi UU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Salah satu poin yang direvisi adalah pembentukan lembaga pendidikan khusus kejaksaan.
Image title
6 Desember 2021, 18:52
RUU Kejaksaan
Katadata
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) dan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

Komisi III Dewan Perwailan Rakyat (DPR) sepakat membawa revisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) ke dalam Rapat Paripurna DPR dalam pengambilan keputusan Tingkat II.

"Kami memohon persetujuan untuk membawa nanti naskah ini ke dalam rapat paripurna terdekat. Setuju?" ujar Ketua Komisi III Bambang Wuryanto dalam raker Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Kejaksaan pada Senin (6/12).

"Setuju", ujar seluruh anggota Komisi III yang menghadiri rapat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah menyetujui dan menyambut baik atas diselesaikannya pembahasan revisi UU Kejaksaan pada tingkat I. 

Advertisement

"Kita berharap semoga rencana Undang-Undang tentang perubahaan atas UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang," ujar Yasonna.

Beberapa pasal yang direvisi dalam UU Kejaksaan pertama adalah Pasal 9A yang mengatur ketentuan tentang penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan untuk meningkatkan profesionalisme Kejaksaan. Dalam revisinya ketentuan ini dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga pendidikan khusus kejaksaan yang berfungsi sebagai sarana pengembangan pendidikan di bidang profesi akademik keahlian dan kedinasan.

Kemudian terdapat Pasal 11A mengenai penugasan Jaksa pada instansi lain pada Kejaksaan RI. Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Kejaksaan merasa perlu memberikan ketentuan penyesuaian terhadap penugasan jaksa pada instansi lain. 

Perlindungan Jaksa dan keluarganya kemudian disesuaikan dengan standar perlindungan profesi jaksa yang diatur dalam United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors (IAP) yang materi muatannya diatur dalam Pasal 8A revisi UU Kejaksaan.

"Mengingat indonesia telah bergabung menjadi anggota IAP sejak tahun 2006," ujar Ketua Panja RUU Kejaksaan Adies Kadir.

Kemudian perbaikan mengenai ketentan tentang kedudukan Jaksa Agung sebagai pengacara negara disepakat dalam Pasal 18 ayat 2 Revisi UU Kejaksaan. Lalu panja juga menambahkan ketentuan kedudukan bagi Jaksa Agung sebagai kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi bersama dengan Menteri di bidang hukum dan/atau menteri lain yang diberi mandat oleh Presiden sesuai dengan Pasal 18 ayat 3.

Perbaikan pengaturan atas tugas dan wewenang Jaksa Agung juga diatur dalam Pasal 35, 35A, 35B dan 36 yang berisi mengenai penguatan Jaksa Agung sebagai advocaat generaal.

Lalu pendelegasian sebagai kewenangan penuntut kepada auditor general untuk melakukan penuntutan dan penggunaan denda damai dalam penanganan tindak pidana ekonomi serta perbaikan yang bersetujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi lebih profesional.

Hal ini untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan.

Reporter: Nuhansa Mikrefin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait