DPR Tunggu Penetapan Jadwal Pemilu 2024 dari KPU dan Pemerintah

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan belum menerima penetapan tanggal pemilihan umum (pemilu) secara tertulis dari hasil konsolidasi antara pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan sejauh ini pihaknya secara resmi baru menerima usulan dari pemerintah melalui rilis Kementerian Koordinator Politik Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait pemilu akan diselenggarakan pada 15 Mei 2024. Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II bahwa pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024.

"Bahwa kemudian ada isu-isu tanggal berapa ada kesepakatan pemerintah segala macam itu ya kita patokannya apa? Sekarang dibilang pemerintah sepakat. Sepakat dengan siapa?," ujar Doli di Kompleks Parlemen pada Kamis (9/12).

Lebih lanjut, Doli mengatakan Komisi II mendorong agar Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan konsolidasi terkait penetapan tanggal pemilu. Hingga saat ini Komisi II disebut belum menerima secara resmi hasil konsolidasi tersebut.

Menurut Doli, Komisi II akan berpatok pada dasar formal sehingga pihaknya telah menyusun rencana untuk mengundang pihak pemerintah dan penyelenggara pemilu melakukan rapat kerja (raker) di awal masa sidang setelah reses. Perubahan terkait penetapan jadwal pemilu nantinya dapat disampaikan dalam raker tersebut.

Diketahui DPR akan memasuki masa reses pada 17 Desember 2021-10 Januari 2022. Saat ditanya mengenai kapan jadwal pasti penyelenggaraan pemilu, Doli mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

"Saya ga tahu. Ada yang ngomong begini ngomong begini," ujar Doli.