Kemenkop UKM Akan Alokasi 40% Belanja Pemerintah untuk Produk UMKM

Pemerintah juga akan menyediakan 30% lahan di infrastruktur publik untuk mempromosikan produk UMKM.
Image title
10 Desember 2021, 19:44
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melihat salah satu produk UKM saat berdialog dengan pelaku usaha di The Hallway Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/4/2021). Dialog Menkop UKM dengan pelaku usaha tersebut dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melihat salah satu produk UKM saat berdialog dengan pelaku usaha di The Hallway Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/4/2021).

Pemerintah berupaya untuk menciptakan ekosistem kondusif bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM melalui program prioritas dan reguler.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Teten Masduki mengatakan pemerintah akan mengalokasikan 40% belanja pemerintah untuk produk UMKM. Pemerintah juga menyediakan 30% lahan di  infrastruktur publik seperti bandara, stasiun, terminal dan rest area untuk promosi UMKM. 

"Harga sewa maksimal 30% dari biaya komersial," ujar Teten dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional Hippindo pada Jumat (10/12).

Lebih lanjut, Teten mengatakan Kemenkop UKM telah melakukan kemitraan strategis dengan sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini antara lain Pertamina, Krakatau Steel, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani), Kimia Farma, Radio Republik Indonesia (RRI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Telkomsel.

Selain itu kemitraan juga dilakukan dengan sejumlah perusahaan swasta yakni Teras Indonesia, IKEA, Uniqlo dan MNC Group.

Teten mengatakan pemerintah saat ini berupaya untuk terus menggulirkan aneka program pengembangan UMKM agar memiliki daya saing dan tak sekedar untuk bertahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disebut Teten berisikan insentif bagi usaha besar yang melakukan kemitraan produktif kepada UMKM.

Menurut Teten, jumlah usaha mikro harus dikurangi jumlahnya dengan cara melakukan scalling up ke sektor formal.

"Dalam hal ini asosiasi termasuk Hippindo harus membantu membesarkan UKM dengan cara memasarkan produk unggulan daerah," ujar Teten.

Teten juga mengatakan berdasarkan sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dan SMERU tahun 2021 sebanyak 173,48 juta penduduk merupakan generasi muda yang memiliki minat untuk menjadi wirausaha. Hal ini kemudian disebut sebagai peluang besar di mana pengembangan wirausaha kedepannya ada ditangan generasi muda.

Sebelumnya, dalam survey yang dilakukan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) bersama Indosat pada bulan Oktober lalu menunjukan sebanyak 30,9% UMKM Indonesia harus tutup permanen karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sementara itu, 24% UMKM menutup usahanya untuk sementara waktu.

"UMKM merupakan sektor yang terkena dampak sangat besar selama PPKM. Survey kami juga menunjukan sebanyak 90% UMKM mengalami penurunan pendapatan,"tutur Norimasa Shimomura, Kepala Perwakilan UNDP Untuk Indonesa, dalam webinar berjudul UMKM Indonesia di tengah Pandemi & Potensi Untuk Pemulihan Usaha Ramah Lingkungan dan Inklusif, Kamis (14/10).

Sebanyak 35,2% responden mengatakan mereka menutup usahanya karena kekurangan ongkos produksi, 30,2% karena menurunnya permintaan. Kemudian sebanyak 27,5% karena peraturan pemerintah, sementara sisanya karena kesulitan mendapatkan bahan baku dan pembiayaan.

Lebih lanjut, survei mengatakan sebanyak 46% UMKM berencana menutup usahanya lebih dari 6 bulan sementara kurang dari 5% yang hanya tutup kurang dari dua minggu. Lalu, sebanyak 57% UMKM yang disurvey mengatakan tidak tahu kapan mereka akan membuka usahanya kembali.

penurunan pendapatan dua kali lipat dan 48,7% dari UMKM yang menjual furnitur dan home appliances mengalami penurunan pendapatan. Survey UNDP juga menunjukan 42% UMKM kemungkinan tidak bisa beroperasi selama tiga bulan jika PPKM terus berlanjut.

Reporter: Nuhansa Mikrefin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait