Gerindra Tidak Akan Gugat Presidential Threshold

Gerindra menyatakan gugatan presidential threshold yang dilayangkan kadernya Ferry Joko tidak terkait dengan partai.
Image title
16 Desember 2021, 16:49
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani (kanan) melambaikan tangan kearah wartawan saat tiba di kediaman Presiden ke-5 RI Megawati, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani (kanan) melambaikan tangan kearah wartawan saat tiba di kediaman Presiden ke-5 RI Megawati, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menegaskan gugatan kader mereka yakni Ferry Joko Yuliantono ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi Undang-Undang Pemilu tidak mewakili partai.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Ferry melalui kuasa hukumnya Refly Harun menggugat UU Pemilu terkait dengan ketentuan presidential threshold (PT) sebesar 20%-25%. Muzani mengatakan Gerindra tidak mempersoalkan berapapun angka ambang batas pencalonan presiden. 

"Tapi kalau kemudian ada kebersamaan lain bahwa kita mengevaluasi itu ya mari. Kita enggak ada problem," ujar Muzani di kepada wartawan di Kompleks Parlemen pada Kamis (16/12).

Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Saan Mustopa mengatakan tidak akan ada perubahan angka PT karena sebelumnya sudah disepakati bahwa tidak akan ada revisi UU Pemilu.

Atas dasar itu Saan menyebut tidak ada ruang untuk menurunkan presidential threshold dari 20% menjadi 0%. Presidential threshold disebut tidak akan berubah sampai setidaknya setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Saan juga menampik kemungkinan akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menurunkan presidential threshold. Hal ini karena presidential threshold dinilai tidak mendesak.

"Enggak mungkinlah terbitkan Perppu untuk sebuah UU yang besar Perppu untuk itu saja kayaknya engga," ujar Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen pada Kamis (16/12).

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan tidak akan melakukan revisi terhadap UU Pemilu. Hal ini lantaran revisi UU sudah final dan tidak akan dibahas lagi sesuai dengan kesepakatan yang ada.

"Kita berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak," ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen pada Kamis (16/12).

Reporter: Nuhansa Mikrefin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait