Pakar Prediksi Serangan Siber Terhadap Lembaga Negara Akan Berulang
Pakar keamanan siber menyebut peristiwa peretasan data seperti yang dilakukan oleh Bjorka akan terus berulang menimpa lembaga pemerintah.
Chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Prasadha mengatakan political will dalam membangun fondasi siber di Indonesia belum terarah.
“Di Indonesia belum ada UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga tidak ada upaya memaksa dari negara kepada peneyelenggara sistem elekntronik (PSE) untuk bisa mengamankan data dan sistem yang mereka kelola dengan maksimal,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (11/9).
Pratama mengatakan selama sebulan terakhir kasus serangan siber terhadap lembaga pemerintah terus menerus terjadi. Mulai dari kebocoran data di PLN, Indihome, 1,3 miliar data registrasi sim card, hingga 105 juta data pemilih. Bahkan kali ini giliran data rahasia dan surat untuk presiden yang dikabarkan diretas oleh hacker anonim Bjorka.
Pratama menegaskan banyak terjadi kebocoran data tetapi tidak ada yang bertanggungjawab. Padahal soal ancaman peretasan ini sudah diketahui luas. Ia pun menyarankan seharusnya PSE melakukan pengamanan maksimal, misalnya dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat.
“Minimal melakukan pengamanan maksimal demi nama baik lembaga atau perusahaan,” terangnya.
Pratama menambahkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga harus masuk lebih dalam ke berbagai kasus kebocoran data. Ia pun berharap pihak BSSN bisa menjelaskan ke publik soal bagaimana dan apa saja yang dilakukan berbagai lembaga serta institusi pemerintah yang mengalami kebocoran data akibat peretasan.
