Pemprov DKI Diperkirakan Butuh Rp 86,5 T untuk Perbaiki Kualitas Udara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperkirakan membutuhkan dana Rp 86,5 triliun untuk menjalankan program perbaikan kualitas udara, termasuk pengurangan konsentrasi PM2.5 hingga 2030.
Laporan terbaru Vital Strategies, Institut Teknologi Nasional (ITENAS), dan Universitas Padjajaran (Unpad) menunjukkan sejumlah program prioritas yang bisa diterapkan untuk menurunkan emisi dan memperbaiki kualitas udara. Ini mulai dari peralihan ke moda transportasi umum, standarisasi emisi kendaraan, hingga peralihan energi domestik.
“Kajian ini juga memperkirakan biaya tahunan dan total untuk setiap program di DKI Jakarta dari tahun 2019 hingga 2030 mencapai Rp 86,5 triliun,” tulis peneliti dalam laporan tersebut.
Program peralihan ke transportasi umum memakan beban biaya terbesar hingga 56,5% dari total biaya, diikuti oleh uji emisi untuk kendaraan pribadi dan program peralihan energi domestik yang menyumbang masing-masing 21,2%, dan 8,4%.
Kendati memakan biaya besar, laporan ini juga memperkirakan manfaat kesehatan yang bisa dicapai terkait penurunan PM 2.5. Hasilnya menunjukkan intervensi pengendalian polusi udara ini dapat mencegah lebih dari 32.000 kematian akibat penyebab tertentu, lebih dari 300 kematian bayi, lebih dari 12.000 kasus stunting, dan lebih dari 2.000 kondisi kelahiran yang tidak diinginkan di Jakarta.
“Dalam kajian ini kami menemukan manfaat total dari semua intervensi mencapai Rp 643 triliun atau 23% dari PDRB Provinsi DKI Jakarta,” tulis para peneliti.
