Transportasi dan Industri Berperan Penting Dalam Penurunan Emisi
Target penurunan emisi gas rumah kaca di sektor energi sebesar 13,2% yang dipatok pemerintah di 2024 diperkirakan sulit dicapai.
Program Director Coaction Indonesia Verena Puspawardani mengatakan target 13,2% itu setara dengan 142 juta ton karbon. Padahal, jika mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dirilis oleh PT Perusahaan Listrik Negara, target penurunan emisi di sektor pembangkit listrik hanya 100 juta ton di 2030.
“Jadi memang ada gap yang harus dikejar,” ujarnya, dalam diskusi Katadata Road to COP 26, Jumat (22/10).
Verena menjelaskan secara keseluruhan pemerintah menargetkan dapat mengurangi 834 juta ton emisi karbon di 2030, dengan kontribusi 314 juta ton dari sektor energi. Dengan demikian, upaya penurunan emisi ini tidak bisa hanya mengandalkan dari sektor kelistrikan tetapi juga dari sektor transportasi dan industri.
Verena melanjutkan di sektor energi pembangkit listrik menyumbang 35% emisi, transportasi 27%, industri 27%, dan sisanya sektor lainnya. Jika pemerintah serius ingin menurunkan emisi, kontribusi di sub sektor energi ini juga harus dikejar.
Di sektor kelistrikan, emisi bisa diturunkan dengan mengupayakan energi terbarukan dan mengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bergantung pada batu bara. Adapun di sektor transportasi, pemerintah harus mulai memikirkan solusi skala besar untuk beralih ke kendaraan rendah karbon baik untuk transportasi publik maupun pribadi. Di sisi lain, sektor industri juga harus melakukan efisiensi energi dan mencari alternatif energi ramah lingkungan.
Di sektor kelistrikan, bauran EBT saat ini masih belum memuaskan. Pemerintah menargetkan bauran 23% EBT di 2025. Namun, realisasinya hingga kuartal III 2021 baru 10,9%. Menurut Verena, dengan pertumbuhan energi terbarukan 4%-5% per tahun, pemerintah memerlukan strategi khusus demi mempercepat akselerasi bauran EBT.
Verena menjelaskan ada lima terobosan yang bisa diterapkan pemerintah untuk mengejar target bauran EBT. Pertama di sektor regulasi, EBT harus menjadi pilihan pertama dan satu-satunya. Sejumlah regulasi seperti subsidi EBT dan kebijakan penetapan harga jual harus diperhatikan. “Saat ini harga jual masih terlalu mahal,” ujarnya.
