Pemerintah Targetkan 7,38 Juta Hektare Perhutanan Sosial hingga 2030
Pemerintah menargetkan persetujuan akses legal Perhutanan Sosial (Perhutsos) mencapai 7,38 juta hektare hingga 2030.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.28/2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diterbitkan pada 30 Mei silam. Beleid ini mengatur pemberian akses legal Perhutsos akan dilakukan melalui tiga cara.
Pertama, penentuan skala prioritas. Kedua, penanganan konflik tenurial di kawasan hutan. Ketiga, penguatan mekanisme dan percepatan pemberian persetujuan pengelolaan perhutsos.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penguatan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) untuk mencapai 17.000 KPS di 2030. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan beleid ini akan mendorong kolaborasi pola pemberdayaan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas perhutanan sosial dalam mensejahterakan masyarakat.
“Perpres ini sebuah terobosan. Sebab di dalamnya mengatur upaya-upaya percepatan pengelolaan perhutanan sosial yang belum secara spesifik diatur dalam regulasi sebelumnya, yakni peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan hutan,” kata Abetnego, Rabu (7/6).
Abetnego menegaskan perhutanan sosial merupakan program prioritas Presiden. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengelola hasil hutan melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada kelestarian lingkungan. “Untuk itu, KSP bersama Kemenko Marves dan KLHK secara konsisten mengawal program ini dan memastikan benar-benar berjalan sesuai keinginan Presiden,” tegasnya.
