Baru Mengalami Penyesuaian, Apa Itu Upah Minimum?

Dzulfiqar Fathur Rahman
29 November 2022, 17:46
Massa melakukan aksi di kantor Disnakertrans DIY, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (22/11/2022). Dalam aksinye mereka menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tertang penerapan upah minimum di DI Yogyakarta tahun 2023 yang terlalu rendah.
ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/foc.
Massa melakukan aksi di kantor Disnakertrans DIY, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (22/11/2022).

Para gubernur baru saja menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2022. Dengan demikian, penyesuaian UMP 2023 berbeda dengan yang sebelumnya.

Sumatra Barat mencatat laju peningkatan upah minimum tertinggi, yaitu 9,15% atau sekitar Rp 229.937 dari tahun sebelumnya. Ini berarti upah minimum di Sumatra Barat menjadi Rp 2,74 juta pada 2023. Sementara Papua Barat mencatat laju peningkatan tahunan terendah, yaitu 2,6%. Dengan peningkatan ini, upah minimum di Papua Barat akan naik ke Rp 3,28 juta pada 2023.

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang dimaksudkan untuk memberikan jaring pengaman kepada pekerja, menurut Permenaker No. 18 Tahun 2022. Ini berarti pekerja di Papua Barat, misalnya, berhak menerima upah setidaknya Rp 3,28 per bulan.

(Baca: Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2023, Provinsi Mana yang Paling Tinggi?)

Selain UMP, ada juga upah minimum kota atau kabupaten (UMK). Walaupun diusulkan dari pemerintah kota atau kabupaten, gubernur juga yang pada akhirnya menetapkan UMK.

Upah minimum di suatu kota tidak bisa lebih rendah dari upah minimum di provinsi dari kota tersebut. Di Banten pada 2022, misalnya, UMK paling rendah terlihat di Kabupaten Lebak, yaitu Rp 2,77 juta. Ini lebih tinggi dari upah minimum Banten di Rp2,5 juta.

Pemerintah mewajibkan pemerintah kota dan kabupaten untuk menetapkan UMK 2023 selambat-lambatnya pada 7 Desember 2023. Ini kira-kira sembilan hari sejak tenggat waktu penetapan dan pengumuman UMP 2023.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun bertujuan memberikan jaring pengaman, sebanyak 50,61% pekerja masih menerima upah bersih lebih rendah dari UMP pada Februari 2022. Ini menandai peningkatan dari 49,67% pada tahun sebelumnya.

Dasar Hukum

Penetapan upah minimum 2023 telah memperbarui ketegangan antara serikat buruh, pemerintah, dan asosiasi pengusaha. Ini berkaitan dengan penggunaan Permenaker No. 18 Tahun 2022. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah menggugat peraturan menteri itu ke Mahkamah Agung (MA).

Permenaker No. 18 Tahun 2022 menandai pergeseran dari landasan hukum penetapan upah minimum sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021. PP ini merupakan buah dari upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi lewat Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

Baik Permenaker No. 18 Tahun 2022 dan PP No. 36 Tahun 2021 sama-sama mempertimbangkan ekonomi dan ketenagakerjaan dalam menetapkan upah minimum. Namun, ada perbedaan-perbedaan terkait penyesuaian upah minimum antara keduanya.

PP No. 36 Tahun 2021, misalnya, menetapkan batas atas dan batas bawah untuk penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan variabel tertentu. Untuk batas atas, peraturan ini mempertimbangkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Batas bawah ditetapkan setengah dari batas atasnya.

Di sisi lain, Permenaker No. 18 Tahun 2022 membatasi peningkatan upah minimum di 10% dari tahun sebelumnya. Namun, tidak ada formula atau penjelasan terkait pemilihan batas kenaikan upah minimum 10% ini.

Pemimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal telah mengatakan bahwa serikat buruh menolak penetapan UMP 2023 karena masih lebih rendah dari laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan upah minimum DKI Jakarta, misalnya, diperkirakan tidak bisa memenuhi kebutuhan buruh di ibukota.

“Dengan demikian Gubernur DKI (Jakarta) tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh,” kata Said Iqbal dalam siaran pers yang dirilis pada Senin (28/11/2022). Presiden Partai Buruh ini menambahkan bahwa KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan UMK antara 10% dan 13% dari tahun sebelumnya.




Reporter: Dzulfiqar Fathur Rahman
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait