Sejarah Pencalonan Presiden oleh PDIP: dari Megawati hingga Jokowi
Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) dikabarkan sudah mengantongi nama calon presiden untuk pemilihan 2024.
Ketua dewan pengurus pusat PDIP Puan Maharani mengatakan Megawati sudah menentukan capres pilihan partai meskipun belum diumumkan.
“Ibu [Megawati] sudah punya nama di kantongnya. Tinggal diumumkan. Jadi tidak usah tengok kiri-kanan. Tidak usah bingung harus si ini, harus si itu, kayaknya si ini dan si itu,” kata Puan Senin (9/1/2023).
Dalam peringatan HUT ke-50 PDIP yang digelar pekan lalu, Megawati memang belum menyebut nama capres. Namun, dalam pidatonya ia banyak menyinggung soal peran perempuan dalam politik Indonesia. Hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Megawati akan menunjuk putrinya Puan Maharani untuk bertarung di Pemilu 2024.
Dalam sejarahnya, PDIP kalah dua kali dan menang dua kali dalam empat pemilihan presiden (Pilpres) terakhir. PDIP pertama kali mengusungkan calon presiden pada Pilpres 2004. Kala itu, PDIP dan Partai Damai Sejahtera Pembaharuan (PDS) mencalonkan Megawati sebagai calon presiden. Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi menjadi calon wakil presidennya.
(Baca: Soal Capres PDIP, Puan Sebut Tak Ada Bintang Bersinar Sendiri)
Pilpres 2004 berlangsung dalam dua putaran. Pada putaran pertama, pasangan calon Megawati-Hasyim bersaing dengan empat pasangan calon lainnya. Ini terdiri dari Wiranto-Salahuddin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
Pada putaran kedua, pasangan calon Megawati-Hasyim Muzadi berhadapan langsung dengan pasangan calon SBY-Jusuf Kalla (JK). Megawati dan Muzadi kalah dengan pangsa suara 39,38%.
Sebaliknya, SBY dan JK memenangkan 60,62% pangsa suara. Mereka merupakan pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Megawati kalah meskipun merupakan seorang petahana. Putri Presiden Soekarno ini menjabat sebagai Presiden antara Juli 2001 dan Oktober 2004. Dia menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelumnya, dia merupakan wakil presiden untuk Gus Dur.
