DJP Sebut Aturan NIK Jadi NPWP Mulai Berlaku Tahun 2023

Pemerintah menegaskan aktivasi NIK menjadi NPWP tidak otomatis membuat semua orang menjadi wajib pajak. Mereka yang berpenghasilan Rp 4,5 juta per bulan akan dikenai PPh 0%.
Image title
25 Oktober 2021, 19:47
Wajib pajak melihat tata cara pendaftaran E-filling atau penyampaian SPT Tahunan secara elektronik di brosur di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, Jakarta, Rabu (31/3/2021). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencatat pelaporan SPT Pajak hing
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
Wajib pajak melihat tata cara pendaftaran E-filling atau penyampaian SPT Tahunan secara elektronik di brosur di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, Jakarta, Rabu (31/3/2021). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencatat pelaporan SPT Pajak hingga Rabu (31/3/2021) pukul 08.37 WIB sebanyak 10,54 juta wajib pajak baik Orang Pribadi (OP) maupun Badan telah melaporkan SPT tahunan dengan tahun pajak 2020.

Pemerintah menargetkan aktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa mulai berjalan pada 2023 mendatang.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan NIK akan berperan sebagai common identifier alis data umum yang mencakup identitas orang pribadi. Dengan demikian, penggunaan NIK sebagai NPWP hanya berlaku bagi wajib pajak (WP) orang pribadi.

"Sedangkan kalau WP badan, nanti akan menggunakan nomor induk berusaha (NIB) yang kita lapis menjadi NPWP nantinya," ungkap Suryo Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang digelar Apindo, Senin (25/10).

Suryo menjelaskan, setiap pemilik NIK tidak serta merta langsung terdaftar sebagai WP orang pribadi. Ia menjelaskan setidaknya perlu memperhatikan dua kondisi.

Pertama, orang atau pemilik NIK tersebut secara sukarela mengajukan sebagai WP orang pribadi, ini melalui pendaftaran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kedua, NIK akan secara otomatis menjadi NPWP apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan bahwa pemilik NIK tersebut telah memperoleh penghasilan dari orang lain atau berpenghasilan dari menjalankan usahanya secara mandiri.

"Setelah tax amnesty jilid I kemarin dan adanya UU mengenai akses informasi secara otomatis, sehingga informasi keuangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri akan kami dapatkan secara reguler tahunan," ungkap Suryo.

Selain itu, dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir bahwa kepemilikan NIK akan serta merta menjadikannya WP orang pribadi. Jika kriteria sebagai wajib pajak belum tepenuhi, maka pemerintah tidak akan mengaktivasi NIK orang yang besangkutan. 

Ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP tersebut termuat dalam BAB tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam UU HPP. Beleid baru ini disetujui DPR menjadi UU sejak awal bulan ini, sementara pengundangannya dilaporkan masih sedang berproses.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga telah mengklarifikasi bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP tidak berarti menjadikan semua penduduk menjadi wajib pajak. Ia mengingatkan bahwa di dalam beleid baru perpajakan tersebut juga diatur terkait penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang mana penduduk berpenghasilan di bawah PTKP berlaku tarif PPh 0%.

"Saya ingin tegaskan, dengan adanya UU HPP, setiap orang pribadi single yang punya pendapatan hingga Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun, tetap tidak akan kena pajak atau 0%," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RUU HPP, Kamis (7/10).

Ketentuan PTKP yang dipatok Rp 54 juta per tahun tersebut berlaku untuk WP orang pribadi yang belum berkeluarga. Besaran PTKP per tahun bertambah jika WP sudah berkeluarga.

"Tambahan untuk wajib pajak yang sudah berkelurga Rp 4,5 juta jika istri tidak bekerja, tambahan untuk WP dengan istri yang penghasilannya digabung Rp 54 juta, dan tambahan untuk setiap tanggungan Rp 4,5 juta maksimal 3 orang," kata Sri Mulyani.

Reporter: Abdul Azis Said
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait