Mahfud: Tidak Ada Negosiasi Bagi Debitur BLBI

Mahfud MD menyebut para obligor dan debitur BLBI sering melakukan negosiasi dengan pemerintah sehingga membuat kasusnya berlarut-larut sampai 22 tahun.
Image title
5 November 2021, 19:44
Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto (kiri) dan Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban menyampaik
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto (kiri) dan Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban menyampaikan konferensi pers seusai pelantikan satgas tersebut di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Pemerintah menegaskan telah menutup rapat pintu negosiasi terhadap para obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan obligor dan debitur BLBI sering melobi pemerintah sehingga pelunasan utangnya tertunda hingga saat ini. Menurutnya, setiap terjadi pergantian pejabat setingkat menteri dan dirjen, para obligor dan debitur BLBI selalu berupaya menegosiasikan utang mereka kepada pemerintah.

"Selalu ada upaya dari obligor dan debitur itu nego ke pemerintah, mengaku tidak punya utang lah, ingin menghitung kembali lah sehingga tertunda-tunda sampai 22 tahun," papar Mahfud yang juga Ketua Pengarah Satgas BLBI, dikutip dari Antara, Jumat (5/11).

Kendati demikian, Mahfud menegaskan pemerintah saat ini tidak lagi membuka celah negosiasi lagi dengan obligor dan debitur BLBI. Ia menyebut kasus BLBI sudah bergulir 22 tahun dan harus segera diselesaikan. Ia menghimbau para obligor untuk melapor jika memang sudah punya bukti lunas yang sah.

“Kalau belum [lunas] dan jaminan masih ada di kita jangan coba-coba dijual, disewakan atau dialihkan kepada pihak lain," tegas Mahfud.

Dalam perkembangan terbaru, Satgas BLBI hari ini (5/11) menyita aset PT Timor Putra Nasional milik Tommy Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal kekayaan negara (DJKN) Kementerian Keuangan Tri Wahyuningsih Retno Mulyani mengatakan outstanding utang Tommy mencapai Rp 2,6 triliun.

Nilai ini sesuai dengan PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009, serta setelah ditambah dengan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%. “Juru sita PUPN melakukan penyitaan dan pemasangan plang atas 4 aset tanah yang merupakan jaminan kredit PT TPN," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/11).

Adapun empat aset yang disita Satgas hari ini semuanya berada di Karawang, Jawa Barat. Rinciannya adalah sebagai berikut.

  • Tanah seluas 530.125,526 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.
  • Tanah seluas 98.896,700 m2 terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.
  • Tanah seluas 100.985,15 m2 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.
  • Tanah seluas 518.870 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

 

Reporter: Rezza Aji Pratama
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait