Pemerintah Harus Perbesar Bansos untuk Naikkan Harga BBM
Pengamat energi mengingatkan pemerintah agar memberikan bantalan kebijakan untuk melindungi daya beli masyarakat yang berpotensi tergerus akibat kenaikan harga BBM.
Direktur Eksekutif Watch Energy Mamit Setiawan mengatakan subsidi BBM saat ini memang tidak tepat sasaran. Pasalnya, pengguna BBM justru lebih banyak masyarakat mampu yang tidak layak diberikan subsidi. Kendati demikian, menurutnya dampak kenaikan BBM masih akan terasa di masyarakat kelas bawah.
Mamit pun menyarankan agar pemerintah memperkuat serangkaian kebijakan untuk melindungi masyarakat miskin yang rentan terdampak kenaikan harga BBM.
“Skema eksisting seperti BLT [bantuan langsung tunai], BSU [bantuan subsidi upah], dan DBH [dana bagi hasil] harus dipertebal,” katanya, saat dihubungi Katadata, Minggu (28/8).
Mamit menegaskan skema ini sesuai dengan prinsip gotong royong dalam kebijakan subsidi. Dalam hal ini, kelompok yang lebih mampu seharusnya tidak menikmati subsidi sehingga anggaran yang ada dipakai untuk membantu kelompok kurang mampu.
Sementara itu, Kementerian Keuangan saat ini tengah mengkaji tambahan bantuan sosial (bansos) jika BBM subsidi diputuskan untuk naik. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya, menyebut pihaknya telah menerima masukan dari berbagai pihak untuk menambah bansos kepada masyarakat miskin dan rentan.
"Sementara sudah dibuat exercise kebutuhannya," kata Made kepada Katadata.co.id, Jumat (26/8).
Sayangnya, Made tidak merincikan opsi apa saja yang disediakan Kementerian Keuangan tersebut. Adapun desain tambahan bansos yang akan diberikan nanti akan bergantung pada kebijakan yang dipilih presiden.
Kemenkeu sebelumnya juga telah menyediakan cadangan untuk tambahan bantuan sosial dari dana PEN sebesar Rp 18 triliun. Namun, Made tidak merincikan apakah opsi penambahan bansos untuk BBM nantinya termasuk akan mengambil dari dana cadangan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana pada Kamis (25/8) juga menyebut pemerintah akan memberi bansos sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan. "Bantuan sosialnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa," kata Airlangga.
