Pemerintah Harus Perbesar Bansos untuk Naikkan Harga BBM
Pengamat energi mengingatkan pemerintah agar memberikan bantalan kebijakan untuk melindungi daya beli masyarakat yang berpotensi tergerus akibat kenaikan harga BBM.
Direktur Eksekutif Watch Energy Mamit Setiawan mengatakan subsidi BBM saat ini memang tidak tepat sasaran. Pasalnya, pengguna BBM justru lebih banyak masyarakat mampu yang tidak layak diberikan subsidi. Kendati demikian, menurutnya dampak kenaikan BBM masih akan terasa di masyarakat kelas bawah.
Mamit pun menyarankan agar pemerintah memperkuat serangkaian kebijakan untuk melindungi masyarakat miskin yang rentan terdampak kenaikan harga BBM.
“Skema eksisting seperti BLT [bantuan langsung tunai], BSU [bantuan subsidi upah], dan DBH [dana bagi hasil] harus dipertebal,” katanya, saat dihubungi Katadata, Minggu (28/8).
Mamit menegaskan skema ini sesuai dengan prinsip gotong royong dalam kebijakan subsidi. Dalam hal ini, kelompok yang lebih mampu seharusnya tidak menikmati subsidi sehingga anggaran yang ada dipakai untuk membantu kelompok kurang mampu.
Sementara itu, Kementerian Keuangan saat ini tengah mengkaji tambahan bantuan sosial (bansos) jika BBM subsidi diputuskan untuk naik. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya, menyebut pihaknya telah menerima masukan dari berbagai pihak untuk menambah bansos kepada masyarakat miskin dan rentan.
